Vientiane –
Myanmar mengirim perwakilan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 dan ke-45 ASEAN di Laos. Pada tiga KTT sebelumnya, Myanmar tidak mengirimkan perwakilan.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan ASEAN membuat kebijakan kepada Myanmar usai peristiwa kudeta pada 1 Februari 2021. Myanmar tidak dikeluarkan dari keanggotaan ASEAN namun, pejabat politis tidak bisa mewakili Myanmar pada acara atau forum ASEAN.
“Dari awal mengatakan Myanmar adalah tetap menjadi anggota keluarga ASEAN. Namun dengan situasi seperti saat ini, maka untuk KTT dan pertemuan menteri luar negeri maka Myanmar diwakili pada tingkat non-politik,” ujar Retno kepada wartawan di sela acara KTT ASEAN, di Vientiane, Rabu (9/10/2024).
Dalam tiga kali KTT ASEAN, Myanmar tidak mengirimkan perwakilan. Namun, pada tahun ini, Myanmar mengirimkan Permanent Secretary Myanmar Mr Aung Kyaw Moe di KTT ASEAN.
“Nah, di dalam tahun-tahun sebelumnya, Myanmar memutuskan, jadi dari pihak Myanmar memutuskan untuk tidak mengirimkan wakilnya. Jadi aturannya sama, tetapi Myanmar menyikapinya berbeda. Kalau di bawah keketuaan Brunei, Kamboja dan Indonesia, Myanmar memutuskan untuk tidak mengirim,” ujarnaya.
“Tetapi di tahun ini dia memutuskan untuk mengirim. Tetapi tetap tidak mengubah keputusan ASEAN. Bahwa yang hadir di situ adalah non-political level,” katanya.
Menurut Menlu Retno, kondisi di Myanmar tidak semakin membaik. Negara anggota ASEAN masih berusaha untuk mendorong lima poin konsensus terhadap Myanmar.
“Nah mengenai Myanmar sendiri, semua negara anggota ASEAN melihat, menilai bahwa situasi di Myanmar tidak semakin membaik tetapi semakin memburuk. Dan di dalam diskusi pada akhirnya disepakati karena situasi belum baik kita terus berusaha untuk mendorong 5 points of consensus masih terus menjadi rujukan,” ujarnya.
Diketahui, lima poin konsensus untuk Myanmar adalah:
(1) penghentian kekerasan segera,
(2) dialog konstruktif untuk mencari solusi damai,
(3) Utusan Khusus ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog,
(4) ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan, dan
(5) Utusan Khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
(aik/lir)