Jakarta –
Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dipercaya menjabat dua posisi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat menilai Prabowo telah mempertimbangkan hal itu dengan matang.
“Pengangkatan Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik kemarin, dan hari ini kembali dilantik menjadi Penasihat Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo. Kami menilai Pak Prabowo telah mempertimbangkan dan mengkalkulasi ini secara cermat dan saksama, oleh karena itu keputusan ini kami hormati,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).
Kamhar mengatakan Prabowo sangat mengenal Luhut. Keduanya dinilai telah bekerja sama dengan baik dalam waktu yang panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pak Prabowo sangat mengenal Pak Luhut, mereka memiliki hubungan historis dan empiris yang panjang. Banyak kiprah dan pencapaian yang dilakukan bersama, antara lain dalam pembentukan Sat Gultor 81, satuan khusus pasukan elit Kopassus,” tutur dia.
Bagi Kamhar, Luhut adalah seorang patriot dan profesional. Sehingga, kata dia, tidak akan ada penolakan jika dipanggil dalam penugasan negara.
“Pak Luhut seorang profesional dan patriot, meskipun semestinya telah memasuki fase pensiun, namun tidak ada kata tidak ketika menerima panggilan dan penugasan dari negara oleh Presiden Prabowo,” tutur dia.
Kamhar mengatakan Partai Demokrat juga menghormati keputusan Prabowo untuk melantik Raffi Ahmad dan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Demikian pula pengangkatan Raffi Ahmad dan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden. Kami percaya Presiden Prabowo telah mempertimbangkannya dengan baik. Oleh karena itu, kami tentu saja menghormati keputusan ini,” jelasnya.
(lir/haf)
