Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Sugiono telah menghadiri KTT BRICS, kelompok internasional yang digawangi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia ingin bergabung dengan BRICS. Apakah BRICS akan menerima Indonesia?
Di Kazan, Rusia, Sugiono menyerahkan surat resmi Indonesia kepada Menteri Luar Negeri dari negara tuan rumah gelaran tersebut, Sergey Lavrov. BRICS adalah aliansi informal lintas negara yang sampai saat ini berkonsentrasi soal ekonomi.
Adapun Indonesia adalah negara dengan sikap politik luar negeri bebas aktif. Menurut Menlu Sugiono, bergabungnya Indonesia ke BRICS justru merupakan perwujudan sikap bebas aktif karena Indonesia tidak berdiam diri atas kekejaman yang masih terjadi di dunia.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono dalam siaran pers Kemlu RI, Jumat (25/10).
Indonesia’s Foreign Minister Sugiono arrives at the BRICS summit in Kazan, Russia October 24, 2024. Kirill Zykov/BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Foto: Kirill Zykov/BRICS-RUSSIA2024
|
Dalam BRICS, ada Rusia yang sebagaimana diketahui kini bersitegang dengan kubu Barat yang digawangi Amerika Serikat (AS) dan kawan-kawan. Di Barat, ada NATO yang merupakan aliansi militer. Rusia tentu saja bukan negara NATO melainkan seteru NATO dalam politik global. Namun Indonesia tidak mau ikut kubu-kubuan itu. Yang jelas, Indonesia mendukung Palestina, Lebanon, dan kemajuan negara-negara selatan (global south).
Ada banyak negara di luar negara utama BRICS yang hendak bergabung. Indonesia salah satunya. Apakah BRICS akan menerima Indonesia? Jawaban resminya harus ditunggu dulu.
Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Indonesia sudah bergabung menjadi anggota BRICS atau ada yang menyebut Indonesia menjadi salah satu negara rekanan BRICS (partner countries) yang belum berstatus keanggotaan penuh. Kementerian Luar Negeri RI tidak berkomentar banyak soal ini.
“Yang pasti belum ada dokumen resmi dari BRICS di tingkat tinggi yang jawab aplikasi kita,” kata juru bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau Roy, kepada detikcom, Sabtu (26/10).
Halaman selanjutnya, bola keputusan di tangan BRICS: