Jakarta –
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya akan menertibkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Karding mengatakan terkadang LPK tersebut kerap dipakai oleh oknum-oknum untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Kami juga akan mendorong, menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK yang nakal,” kata Karding di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
“LPK itu lembaga pelatihan kerja yang sebenarnya tugasnya melatih tapi jadi kayak semacam sebagian ya oknum itu jadi calo gitu. Inilah biasanya perdagangan orang, ilegal,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding mengatakan LPK tersebut saat ini tengah berusaha ditertibkan. Dia menuturkan pihaknya akan memotong LPK-LPK yang dinilai tidak sehat.
“Ini coba kita rapikan pelan-pelan. Sehingga nanti kita bisa lebih baik. Ada peratingan, mana LPK yang bagus mana yang pelat kuning dan mana yang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan pekerja migran,” ujarnya.
Karding mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan sejumlah Kementerian untuk menyiapkan tenaga kerja. Bahkan, kata dia, pihaknya juga akan meminta tolong kepada pihak-pihak yang ingin berinvestasi di lembaga pelatihan khusus pekerja migran.
“Karena kan yang termasuk mahal dalam perekrutan itu salah satunya di pelatihan bahasa, skill-nya sendiri kita harus cari skema pembiayaan,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan persentase keberangkatan pekerja migran yang memiliki skill dan tidak sangat berbanding jauh. Cak Imin mengatakan ke depan, hal tersebut harus sudah berimbang.
“Setidaknya pada akhirnya lebih banyak yang high skill atau middle skill, yang bisa ke luar negeri,” tuturnya.
Cak Imin mengatakan untuk mewujudkan hal itu, perlu melibatkan banyak pihak. Termasuk, kata dia, kegiatan vokasi yang saat ini menjadi konsentrasi Kementerian Pendidikan.
“Dari situ di sisi yang lain agar di Indonesia terbuka lapangan pekerjaan untuk yang lost skill. Nah ini karena di Jakarta misalnya, tidak ada lagi yang tertarik ke luar negeri karena UMP-nya sudah sama dengan yang di saudi arabia misalnya,” ungkap dia
“Jadi peningkatan upah dalam negeri mengurangi jumlah unskilled workers yang berangkat menjadi buruh migran,” imbuhnya.
(amw/jbr)
