Jakarta –
Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan jajarannya sempat bertemu dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terkait program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 yang tengah disusun oleh pihaknya. Baleg DPR RI meminta pemerintah untuk mendeskripsikan tujuan yang krusial untuk lima tahun ke depan.
“Kami kebetulan kemarin sudah ketemu juga dengan Menkum secara informal, waktu Pak Menkum datang ke acara di Komisi XIII karena beliau mantan pimpinan di Baleg mampir ke tempat kami, pimpinan waktu itu,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
Doli merinci permintaan Baleg kepada pemerintah terkait dengan tujuan bangsa selama 5 tahun ke depan. Ia menyinggung soal Prabowo yang ingin menjadikan Indonesia negara swasembada pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami diskusi, nah saya waktu itu bilang bisa nggak pemerintah itu memberikan deskripsi tentang Indonesia ini mau dibuat seperti apa 2029 menguat isu kuatnya apa saja. Misalnya ya, yang sekarang ke depan itu kan pemerintah pak Prabowo Gibran ini kan ingin Ina menjadi negara yang swasembada pangan,” tutur politikus Partai Golkar ini.
“Kemudian pemberantasan korupsi, kemudian adalah hilirisasi kemudian misalnya ingin membuat manusia Indonesia cerdas dengan makan bergizi, apalagi misalnya kemandirian energi, lima inilah. Kita nggak tahu lagi, itu yang kita minta sama pemerintah,” tambahnya.
Ia berharap dengan adanya daftar tersebut maka DPR bisa memberikan regulasi yang menunjang. Ia ingin undang-undang nantinya dibuat berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.
“Kalau belum regulasi apa yang kita buat, kalau misalnya sudah ada tapi tidak relevan, harus kita up to date. Kalau sudah up to date UU apa yang kemudian harus ditiadakan. Nah jadi memang berdasarkan kebutuhan Indonesia 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Kalau keinginan semuanya juga pengin ada ini, ada itu, segala macam,” kata Doli.
Ia menyebut respons Menkum Supratman dalam kasus ini positif. Ia menyebut antara DPR RI dan pemerintah akan berdiskusi lagi secara formal.
“Nah ini yang kemarin hasil diskusi kita dan Alhamdulillah Pak Menkum waktu itu apa memberikan respons positif. Rencananya mungkin tanggal 10 ke atas akan dicari,” ujar Doli.
“Waktu kita akan minta perwakilan pemerintah melalui Pak Menkum apakah pak. Menkum-nya sendiri yang datang karena pada penetapan Prolegnas antara pemerintah DPR, wakil pemerintah biasanya memang Menkum,” imbuhnya.
(dwr/azh)
