Jakarta –
Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi terkait tata kelola sawit yang berpotensi merugikan negara Rp 279 triliun per tahun. Ombudsman pun mengusulkan pemerintah membentuk badan khusus untuk mengurusi tata kelola kelapa sawit dari hulu ke hilir.
“Permasalahan integrasi kebijakan dapat diperbaiki dengan adanya satu kelembagaan yang khusus mengurusi kebijakan terkait urusan kelapa sawit. Pemerintah harus memiliki satu badan yang mengurusi hulu hingga hilir industri kelapa sawit,” ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).
Yeka mengatakan badan khusus sawit itu harus berada langsung di bawah Presiden dan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU). Dia meyakini pengembangan industri kelapa sawit tidak cukup ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) maupun satuan kerja (satker) antarkementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau nggak seperti begitu siapa yang mengomandani susah. Contohnya ya ini, tumpang tindih lahan, tumpang tindih perizinan, capaian ISPO itu semua karena apa, karena kebijakannya disematkan di masing-masing institusi. Ini harus ada yang mendirigeni,” kata Yeka.
Yeka mendasari usulan pembentukan badan urusan sawit tersebut dalam rangka meniru praktik tata kelola sawit di Malaysia yang memiliki badan bernama Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Dia meyakini perbaikan tata kelola industri sawit dapat memberi tambahan nilai ekonomi hingga Rp 279 triliun sehingga nilai industri kelapa sawit yang saat ini senilai Rp 729 triliun bisa naik ke Rp 1.008 triliun.
“Rp 1.008 triliun itu bukan angka kecil. Sumbangannya kepada APBN pun bisa mencapai Rp 150 triliun. Itu layaklah untuk menjadi badan baru,” sebut Yeka.
Menurutnya, badan khusus urusan sawit tersebut perlu diberi kewenangan yang cukup untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan terkait urusan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit. Dia mengatakan kewenangan tersebut diperlukan karena masalah utama ialah tidak ada integrasi dalam urusan sawit.
“Dengan demikian, kebijakan bisa lebih terukur, lebih diawasi dengan baik, dan pelayanannya saya yakin akan lebih baik,” ucap dia,” ucapnya.
(ond/haf)
