AEI menilai arah kebijakan pemerintah semakin menjauh dari prinsip kehati-hatian fiskal dan tata kelola yang sehat.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 18 November 2025, AEI menekankan perlunya pembenahan mendasar demi menjaga stabilitas fiskal, memperkuat institusi, dan menghindari dominasi negara yang dianggap kian menggerus ruang aktivitas ekonomi warga dan pelaku usaha.
Berikut tujuh desakan tersebut:
1. Perbaiki Misalokasi Anggaran
AEI meminta pemerintah memperbaiki secara menyeluruh praktik misalokasi anggaran dan memastikan belanja negara ditempatkan secara wajar dan proporsional sesuai prioritas kebijakan.
2. Pulihkan Independensi Institusi Negara
AEI mendesak dikembalikannya independensi dan transparansi berbagai lembaga negara mulai dari BI, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, hingga Kejaksaan, serta memastikan tidak ada intervensi berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Hentikan Dominasi Negara dalam Ekonomi Lokal
Dominasi berlebihan negara melalui Danantara, BUMN, serta pelibatan TNI–Polri dinilai berpotensi mematikan pasar, mengganggu pelaku usaha lokal, UMKM, hingga menggerus modal sosial masyarakat.
4. Deregulasi dan Penyederhanaan Perizinan
AEI menuntut deregulasi yang nyata, penyederhanaan lisensi, dan reformasi birokrasi yang selama ini menghambat iklim usaha dan investasi.
5. Tangani Ketimpangan Secara Serius
Kebijakan yang mengatasi ketimpangan baik sosial, ekonomi, maupun antarwilayah diminta menjadi prioritas pemerintah.
6. Kembalikan Kebijakan Berbasis Bukti, Bukan Populisme
AEI menegaskan perlunya proses teknokratis dalam perumusan kebijakan serta penghentian program populis yang berisiko mengganggu stabilitas fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi energi, hingga proyek Danantara.
7. Sehatkan Institusi dan Berantas Konflik Kepentingan
AEI menyerukan perbaikan kualitas institusi, penguatan demokrasi, serta pemberantasan konflik kepentingan dan praktik rente yang dinilai semakin merusak tata kelola negara.
