Didirikan pada 1923, INTERPOL kini memiliki 196 negara anggota dan menjadi lembaga kerja sama kepolisian terbesar di dunia setelah PBB. Organisasi ini menjadi pusat koordinasi penanganan terorisme, kejahatan siber, hingga kejahatan terorganisasi melalui jaringan National Central Bureau (NCB).
Namun, Taiwan telah dikecualikan selama lebih dari empat dekade karena alasan politik, sehingga tidak memiliki akses terhadap basis data, mekanisme komunikasi, maupun kegiatan resmi INTERPOL.
Kapabilitas Taiwan dalam Memerangi Kejahatan
Meski tidak menjadi anggota, kemampuan penegakan hukum Taiwan diakui luas. Berdasarkan data Numbeo, Taiwan berada di peringkat keempat negara teraman dari 147 negara. Tingkat kejahatan yang rendah, penegakan hukum efektif, serta kerja sama erat antara warga dan polisi menjadi faktor utama.
Taiwan juga mencatat keberhasilan dalam penanganan kasus narkoba, kejahatan siber, dan penipuan lintas negara. Namun tanpa akses ke sistem komunikasi global INTERPOL I-24/7, informasi penting sering tidak dapat dibagi secara cepat. Keterlambatan ini berpotensi menyebabkan lolosnya pelaku, hilangnya barang bukti, dan meningkatnya risiko bagi korban.
Taiwan Merupakan Mitra Penegakan Hukum yang Andal bagi Negara-negara di Seluruh Dunia
Perkembangan kejahatan lintas negara semakin pesat. Sindikat penipuan, perdagangan manusia, hingga kejahatan berbasis aset digital memanfaatkan pergerakan global untuk menghindari deteksi. Absennya Taiwan dalam INTERPOL menciptakan celah keamanan yang dinilai membahayakan kawasan Indo-Pasifik dan dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, sindikat penipuan bermodus pusat kejahatan online banyak berpindah ke Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Laos. Ribuan korban dari puluhan negara terjerat jaringan ini melalui bujuk rayu pekerjaan palsu. INTERPOL dalam laporan 30 Juni menyebut kejahatan ini sebagai fenomena global, dengan korban mencapai ratusan ribu orang.
Taiwan memiliki rekam jejak kuat dalam menangani kasus seperti ini. Pada 2024, polisi Taiwan mengungkap forum Creative Private Room, platform besar untuk distribusi materi eksploitasi seksual anak berbasis mata uang kripto. Kasus yang melibatkan lintas negara dan teknologi canggih ini menegaskan kesiapan Taiwan berkontribusi dalam penanganan kejahatan siber global.
Dukungan Internasional Menguat
Para pengamat internasional juga menyoroti perlunya keterlibatan Taiwan dalam INTERPOL. Dalam artikel yang berjudul ” Taiwan INTERPOL Exclusion Undermines Global Policing Efforts” dari Australian Strategic Policy Institute, Dr. John Coyne menyebut Taiwan adalah mitra penting di kawasan Indo-Pacific. Pengecualian Taiwan justru menghambat koordinasi penegakan hukum global. Ia menilai infrastruktur Taiwan termasuk pelabuhan, penerbangan, dan sistem keuangan merupakan titik strategis yang rawan dimanfaatkan jaringan kriminal.
Taiwan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan mitra internasional, berbagi keahlian, dan berpartisipasi dalam upaya global memerangi kejahatan lintas negara. Karena itu, negara-negara dunia didorong untuk mendukung Taiwan hadir sebagai pengamat dalam Sidang Umum INTERPOL serta dilibatkan dalam pertemuan dan mekanisme kerja sama organisasi tersebut.
Chou Yew-woei
Komisioner Biro Investigasi Kriminal Taiwan
