Sebab, saat ini prosentase pesantren maupun santri penerima MBG masih sangat kecil.
“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” kata Nanik dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.
Selain jumlah santri penerima MBG yang masih sangat sedikit, dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX pekan lalu, BGN mendapat masukan beberapa anggota DPR tentang masih banyaknya pesantren yang belum mengelola dapur MBG.
“Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi),” ujar Nanik.
Menurut mantan wartawan senior itu, pesantren harus menjadi penerima MBG karena ketika merancang program MBG ini, Presiden Prabowo Subianto justru telah menekankan bahwa pesantren adalah salah satu sasaran utama program MBG.
“Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” tegasnya.
Sebelumnya Nanik sempat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i di Kantor BGN beberapa waktu lalu untuk membahas masalah ini.
Nanik dengan tegas meminta Wakil Menteri Agama segera mendata dan mengkoordinir pesantren-pesantren, termasuk pesantren di wilayah terpencil.
Sebab, untuk pesantren di wilayah terpencil, pemerintah telah memerintahkan bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG.
“Kalau untuk daerah terpencil, 100-200 penerima manfaat pun akan dilayani,” pungkasnya.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyambut baik imbauan Wakil Kepala BGN ini.
Ia berjanji akan mengumpulkan pesantren-pesantren dari daerah per daerah agar bisa segera menjadi penerima manfaat, dan memiliki dapur jika memang mampu.
“Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” tandas Romo Syafi’i.
