“Dalam Nahdlatul Ulama ini ada sistem aturan, ada konstitusi yang jelas. Jadi statement atau artikulasi dari siapapun harus diukur dengan aturan-aturan yang ada. Termasuk rapat badan Syuriyah kemarin berikut risalahnya, semua harus diukur dengan sistem konstitusi organisasi,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Minggu malam, 23 November 2025.
Menurut dia, tidak ada satu pun kiai yang mendukung langkah rapat harian Syuriyah yang sebelumnya mengeluarkan risalah berisi permintaan pengunduran diri dirinya dari jabatan Ketum PBNU.
“Tidak ada suara lain dari para kiai kecuali menyesalkan apa yang terjadi dalam rapat harian Syuriyah itu. Semuanya menghendaki agar semua persoalan dikembalikan pada AD/RT. Kalau pun ada kekurangan, harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam Silaturahim Alim Ulama yang dihadiri 50-60 kiai dari seluruh Indonesia itu, seluruhnya memberikan pandangan senada: menginginkan penyelesaian struktural, bukan eskalasi konflik.
Lebih jauh, Gus Yahya memastikan bahwa rapat harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan memecat mandataris muktamar.
“Rapat harian Syuriyah itu tidak memiliki legal standing untuk memberhentikan mandataris. Mengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris. Apa yang disebut keputusan rapat harian Syuriyah itu tidak dapat dieksekusi dan tidak memiliki kekuatan mengikat,” tegasnya.
Dia menilai kekisruhan yang terjadi justru dipicu informasi yang tidak lengkap.
“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Fitnah itu perbuatan tidak adil dan dampaknya bisa berat. Karena itu semua harus diklarifikasi, dan prasangka harus dihentikan,” beber dia.
Para kiai yang hadir, lanjut Gus Yahya, sepakat untuk segera menggelar silaturahmi skala besar melibatkan para kiai sepuh PBNU.
“Tempatnya sudah disepakati, yaitu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Tinggal menunggu penetapan waktu dari para kiai sepuh,” tutupnya.
