Banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA – Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak 22-23 November 2025 menyebabkan debit air sejumlah sungai meluap. Luapan air menggenangi permukiman warga di beberapa kecamatan dan nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, sebanyak 4 sungai yang meluap yakni, Sungai Batang Anai, Batang Ulakan, Batang Lubuak dan Batang Kamumuan yang berdampak pada tujuh kecamatan dan 14 nagari.
“Tercatat sebanyak 608 KK atau 1.824 jiwa terdampak, dengan laporan sementara dua warga mengalami luka ringan serta seluruh warga terdampak telah dievakuasi secara mandiri maupun oleh tim gabungan. Tidak ada laporan korban jiwa hingga saat ini,” ujarnya dikutip Senin (24/11/2025).
Muhari menambahkan, kerugian materiil meliputi 608 unit rumah terendam, dua unit rumah rusak, lahan pertanian seluas 108,5 ha, dua akses jalan rusak termasuk jalan depan RSUD Padang Pariaman, dua jembatan rusak, satu unit bendungan rusak, dua unit saluran irigasi rusak, satu unit fasilitas pendidikan terdampak, serta dua titik badan jalan tertimbun longsoran tebing di Korong Asam Pulau Nagari Anduriang dan di Nagari Sikucua Barat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman bersama pemerintah kabupaten, TRC PB, TNI–Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, relawan serta dinas terkait melakukan evakuasi, pendataan, peninjauan lapangan dan penanganan darurat. Adapun kebutuhan mendesak antara lain alat berat untuk membuka akses serta dukungan dapur umum bagi warga.
Situasi per Minggu 23 November pukul 19.08 WIB, menunjukkan hujan masih berlangsung di sebagian wilayah terdampak. Pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi banjir susulan.
BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada, menghindari tepi sungai, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta segera melapor apabila terjadi peningkatan debit air. “Pemantauan kondisi cuaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko tambahan, serta selalu memperbarui informasi terkait, lewat instansi resmi pemerintah,” pungkasnya.
(Arief Setyadi )
