Namun jika ditelaah lebih lanjut, kondisi darurat militer tidak selalu adalah anti supremasi sipil. Yang berbahaya sejatinya adalah tafsir sepihak dalam ruang publik. Tafsir sepihak bisa datang dari mana saja, bisa dilakukan militer ataupun sipil akibat keinginan untuk berkuasa secara totaliter. Dominasi militer yang dikhawatirkan dapat serta merta menutup perdebatan ilmiah untuk mencari format kenegaraan pada hakikatnya bisa ditanggulangi oleh keterlibatan multi aktor non negara dalam sebuah debat terbuka.
Kapabilitas Militer
Kesempatan ruang bagi militer revolusioner untuk menjadikan “darurat” sebagai proyek restrukturisasi banyak jabatan strategis dapat dilakukan dengan propaganda. Di Indonesia, serangkaian manuver purnawirawan yang dapat dianggap bermotif mendapat berbagai jabatan strategis yang diharapkan dalam waktu singkat. Walaupun nama nama purnawirawan yang tampil didepan publik tidak semuanya menduduki pos jabatan, namun dapat dibuktikan adanya klik militer. Dengan kata lain, jejaring jenderal baik polisi maupun militer patut diduga turut mendesak Presiden dan Kementrian BUMN dalam mengisi 45 pos jabatan baru baru ini.
Keterlibatan jenderal masih lah dianggap krusial dalam demokrasi supremasi sipil di Indonesia. Tidak ditemukan sebuah political will yang mampu menolak permintaan porsi dari kekuatan lobi jenderal. Dengan kata lain, Indonesia secara de facto telah mengilhami nilai nilai darurat militer sekalipun berada dalam epos historis reformasi. Hanya secara de jure, terdapat beberapa RUU seperti Keamanan Nasional dan komponen cadangan yang urung direalisasi. Namun revisi UU TNI adalah pertimbangan hukum yang kuat tentang keberadaan militer yang siap mendominasi ranah sipil.
Dari berbagai kasus, kekalahan militer dalam perdebatan publik merupakan alasan yang belum menemukan solusi memadai. Seringkali supremasi sipil mendominasi perdebatan tentang urgensi militer. Sejatinya supremasi sipil bisa diiimbangi dengan isu keamanan nasional yang tidak layak dimarginalkan. Publik selayaknya tidak terjebak pada dikotomi supremasi sipil militer, namun adalah konsolidasi keduanya melalui akuntabilitas darurat militer. Militer harus siap berinteraksi secara transparan tentang sebuah kondisi darurat militer untuk mengeliminasi militer sebagai teroris legal.
Darurat militer bukanlah sesuatu yang haram dipraktekkan. Darurat militer adalah sesuatu yang harus menjadi legal. Dapat diasumsikan bahwa sikap menolak militer secara total bukanlah demokrasi yang ideal. Darurat militer dapat diterima dalam kondisi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Termasuk penunjukkan aktor aktor yang terlibat dalam sekuritisasi idealnya memegang teguh prinsip demokrasi yang akuntabel. Pengulangan opini oleh segelintir orang jelaslah tidak memperkaya pandangan berwarna demi demokrasi multikultural.
Akuntabilitas darurat militer tidak lain adalah demokratisasi yang akuntabel dan transparan terhadap setiap kebijakan. Penunjukan langsung yang menjadi otoritas oknum oknum tertentu bukan tidak mungkin dikritisi sebagai layak ditiadakan. Setiap seleksi pengadaan barang jasa yang melibatkan negara perlu menjadi domain publik. Tanpa pengetahuan dari banyak khalayak, kecurigaan akan memperburuk legitimasi pemerintahan. Tidak akuntabelnya proses tender merupakan prakondisi bagi darurat militer berdasarkan preferensi kekuasaan dengan mengebiri kebebasan berpendapat.
Keterbukaan Sipil
Berbeda dengan kasus Korea Selatan misalnya, darurat militer bisa datang dari figur non militer. Namun rakyat Korea sadar bahwa darurat militer meskipun dilakukan oleh tokoh sipil menjadi ancaman terhadap demokrasi yang bertujuan untuk melakukan internalisasi secara substansial. Korea secara tidak langsung mampu menunjukkan asertifitas parlemen dalam keberlangsungan demokrasi. Akuntabilitas Yoon Seok Yeol sebagai seorang jaksa selebritis menjadi ujian kekuatan parlemen sebagai politik legalitas.
Korea tampak serius dalam mengolah populisme yang bisa hadir dalam politik personal, dengan memperkuat koordinasi militer. Sebagai hasil, Korea yang memiliki rekam jejak militer terkonsolidasi tetap memberi porsi kekuasaan bagi kekuatan sipil demi demokrasi substantial.
Sedangkan Indonesia, banyaknya kepemimpinan militer dalam sejarah pemilihan umum langsung dapat menjadi pertimbangan untuk tidak mengeksklusi darurat militer. Di Korea saja, darurat militer bisa hadir oleh pemimpin sipil, apalagi Indonesia yang telah memperluas area kekuasaan dengan UU TNI. Terlebih, semangat Prabowo adalah perampasan aset hasil korupsi.
Sehingga yang dibutuhkan adalah manajemen hukum yang mampu memastikan transparansi di tengah konstelasi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Semangat transparansi aset hasil korupsi yang terlalu eksekutif sentris adalah bentuk korupsi. Penyebaran informasi kepada legislatif dan yudikatif adalah contoh negara yang berkomitmen anti KKN, tidak hanya korupsi.
Perlu diwaspadai, Indonesia telah mengarah kepada kabinet bernuansa sipil yang terbelenggu dalam rantai komando militer. Aksi menciptakan banyak pos kebijakan yang meskipun diisi oleh sipil tetapi tetap mengedepankan jatah komisaris para jenderal. Secara logis, tindakan berantai Prabowo dalam penunjukan langsung jabatan adalah representasi dari demokrasi nepotisme.
Tidak heran yang terbentuk adalah sistem kolusi dimana aksi beberapa pihak untuk melegalkan penunjukkan langsung tanpa sebuah seleksi yang mampu mengukur uji kompetensi. Publik diberitahu sedikit informasi mengenai proses dan alasan penunjukkan sehingga hanya mengetahui saat nama terpilih diumumkan. Tanpa seleksi terbuka berbasis ujian yang bertujuan menyediakan informasi terkait masing masing kandidat, BUMN akan semakin tertinggal oleh transparansi Pegawai Negeri Sipil.
Dalam demokrasi, setiap warga negara terlibat dalam segala urusan termasuk hal yang bersifat strategis menyangkut ketahanan nasional. Inilah manajemen kontemporer dimana pemberian ruang bagi publik untuk partisipatif secara akuntabilitas. Sebuah rantai komando akan gagal karena mencoba secara otokratik mengabaikan partisipasi publik dengan ketidakmampuan menolak permintaan militer senior. Yang seharusnya dilakukan TNI adalah berpuasa jabatan jika masih ingin mendirikan negara darurat militer.
Dengan TNI bersama rakyat tanpa mengharapkan jabatan, militer akan lebih leluasa menjadi input kebijakan yang tercatat jasanya dalam bentuk partisipasi. Sehingga, perluasan wewenang militer dapat menjadi alasan logis bagi darurat militer di tengah banyaknya perang yang terjadi di belahan dunia dimana suatu saat bisa mengancam NKRI.
Ziyad Falahi
Peneliti Analis Legislatif Muda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
