Hal itu disampaikan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dalam media gathering perdana BP Taskin di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025.
“Mulai sekarang kemiskinan bukan lagi urusan satu sektor, melainkan menjadi parameter kinerja nasional,” ujar Budiman.
Ia menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan mengaitkan program-programnya dengan target penurunan angka kemiskinan, termasuk kementerian teknis seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, hingga lembaga moneter dan fiskal.
“Paradigma terbaru Presiden Prabowo itu sederhana. Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Bukan hanya urusan Kementerian Sosial, tapi menjadi indikator seluruh sektor,” jelasnya.
Mantan pentolan PRD ini menegaskan, pemerintah ingin membangun arsitektur kebijakan yang membuat pengentasan kemiskinan menjadi panglima dari perencanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan.
“Tidak boleh ada program yang hanya seremonial. Semua harus terukur dampaknya terhadap masyarakat,” pungkasnya.
