“Pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, Republik Indonesia, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Menhan Sjafrie saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Drs. Utut Adianto tersebut berlangsung secara tertutup dan membahas berbagai aspek penguatan pertahanan negara yang juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan kepala staf angkatan.
Menhan menjelaskan, pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Selain itu, keberadaan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat, baik di matra darat, laut, maupun udara.
Menhan Sjafrie turut mengungkapkan bahwa presiden telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.
Komisi I DPR memberikan respons positif atas berbagai rencana tersebut. Kemhan juga meminta DPR untuk terus memberikan dukungan dalam upaya penguatan pertahanan negara.
“Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” pungkas Menhan.
