Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai upaya menghadapi ancaman regional yang mengganggu kepentingan AS.
“Presiden Trump sedang menghadapi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin, yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekutu AS di Timur Tengah,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih, dikutip dari Al-Jazeera, Selasa 25 November 2025.
Trump mengarahkan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan untuk menyelesaikan laporan penunjukan ini dalam waktu 30 hari. Jika disetujui, label “organisasi teroris asing” akan diterapkan secara resmi sekitar 45 hari kemudian. Penetapan ini akan melarang dukungan apa pun kepada kelompok tersebut, membatasi akses anggotanya ke wilayah AS, dan membuka pintu untuk sanksi ekonomi.
Langkah ini sebenarnya sudah lama didorong kelompok sayap kanan di AS, yang menilai Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman ideologis. Namun para pengamat menilai kebijakan ini justru bisa memperkuat rezim otoriter di Timur Tengah yang selama ini menggunakan label “teroris” untuk membungkam oposisi.
Kelompok advokasi Muslim Amerika (CAIR) juga khawatir kebijakan ini akan dipelintir untuk menargetkan organisasi mereka. Nihad Awad, Direktur Eksekutif CAIR, menegaskan bahwa kelompok-kelompok Muslim AS adalah organisasi independen yang sah.
“Organisasi-organisasi Muslim Amerika itu solid. Mereka berbasis di AS. Saya harap ini tidak akan memengaruhi pekerjaan mereka,” ujarnya.
Meski demikian, Awad memperingatkan bahwa aktivis anti-Muslim di AS kerap mempromosikan teori konspirasi bahwa organisasi Muslim apa pun adalah kedok Ikhwanul Muslimin, narasi yang bisa semakin menguat setelah kebijakan Trump ini.
Sementara itu, beberapa negara bagian sudah mulai bergerak mengikuti arah Trump. Baru-baru ini, Gubernur Texas Greg Abbott bahkan menetapkan Ikhwanul Muslimin dan CAIR sebagai “organisasi teroris asing”, langkah yang kini digugat CAIR di pengadilan sebagai tindakan tidak konstitusional.
