Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah, menegaskan bahwa penyusutan lahan perkebunan menjadi faktor utama anjloknya produksi.
“Areal dan produksi terus menurun,” ujarnya dalam acara Kunjungan Kerja Media: Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional di Bali, pada Senin, 24 November 2025.
Soetanto mengungkapkan, minimnya suplai membuat industri kakao kerap mengandalkan pasokan impor. Analis Ahli Madya Direktorat Strategi PNBP DJSEF, Nurlaidi menambahkan bahwa output kakao turun dari level 721 ribu ton pada tahun 2020 menjadi 633 ribu ton pada 2024.
Tren serupa terlihat dari luas lahan yang menyusut dari 1,51 juta hektare pada tahun 2020, menjadi 1,46 juta pada 2021, dan kembali turun menjadi 1,39 juta hektare pada 2024.
Padahal, kakao, kata Nurlaidi memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian dan penerimaan negara. Pada 2024, kontribusi pajak dari sektor ini mencapai Rp3,7 triliun, sementara bea keluar mencatatkan Rp240 miliar.
Tak hanya itu, kakao juga menyimpan potensi nilai tambah melalui hilirisasi produk cokelat dan turunannya, sekaligus mendukung diversifikasi sumber ekspor pertanian agar tidak bergantung pada sawit semata. Nurlaidi menekankan bahwa keberlanjutan industri kakao juga berdampak langsung pada ekonomi pedesaan.
“Peningkatan produksi dan pengolahan kakao dapat membantu mengangkat ekonomi daerah tersebut melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” jelasnya.
