Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menekankan pentingnya kerja sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kolaborasi yang baik diperlukan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah, dapat terselenggara dengan benar, sukses, dan aman.
Dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11), ia meminta para Kepala SPPG untuk membangun kerja sama yang solid tidak hanya dengan ahli gizi, ahli akuntansi, dan relawan, tetapi juga dengan mitra atau yayasan pengelola.
“Kalau kalian malah berantem, dan tidak bisa bekerja sama, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penegasan ini disampaikan setelah adanya laporan SPPG yang menghentikan operasional karena perselisihan antara mitra, Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa petugas memilih mundur sehingga operasional dapur tidak dapat diteruskan.
“Kami baru mulai 20 Oktober, tapi baru 5 hari jalan, harus berhenti,” kata Mitra SPPG Japan Sooko, Mojokoerto, Syaikhu.
Nanik menjelaskan bahwa keberlanjutan operasional SPPG membutuhkan kehadiran dan peran aktif semua pihak, terutama dalam pengajuan proposal, proses pencairan anggaran, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis. Persyaratan tersebut meliputi pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sertifikasi halal, hingga pelatihan penjamah makanan.
Ia juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto selama ini telah memberikan pendampingan untuk mempercepat proses pemenuhan SLHS, IPAL, sertifikasi halal, dan pelatihan bagi SPPG. Namun jumlah SPPG yang telah memenuhi persyaratan masih terbatas.
Dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru 8 yang memiliki SLHS. Sementara di Kota Mojokerto, dari 7 SPPG, baru 3 yang telah mengantongi sertifikat tersebut.
Nanik memberi tenggat waktu 30 hari kepada SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS. Bila dalam batas waktu tersebut tidak ada pengajuan, SPPG bersangkutan berpotensi dihentikan operasionalnya.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Program MBG itu mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar tidak mendominasi satu sama lain maupun merasa paling memahami tugas. Ia pun meminta agar tidak ada permusuhan atau dendam di antara mereka.
“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masak di sini cuma tetangga kampung saja sampai musuhan begitu,” pungkas Nanik.
(rir)
