Kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf tengah mendapat guncangan.
Risalah rapat harian Syuriyah PBNU meminta Yahya harus mundur dari Ketum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya risalah.
Jika dalam tenggat itu tidak mengundurkan diri, Syuriyah akan memberhentikannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Risalah itu ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, diputuskan dalam rapat yang dihadiri 37 Pengurus Harian Syuriah di Hotel Aston City Jakarta pada 20 November 2025.
Berdasarkan risalah, desakan pengunduran diri itu terkait undangan narasumber jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang dianggap melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Merespons itu, Gus Yahya mengatakan rapat harian Syuriyah PBNU tak berhak memberhentikan mandataris.
Ia menjelaskan rapat harian Syuriyah mengikat untuk seluruh jajaran Syuriyah, bukan untuk pengurus di luar jajaran Syuriyah.
Yahya mengatakan rapat harian syuriah bahkan tidak bisa memberhentikan pengurus lembaga, apalagi mandataris.
“Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya, yang ada cuma ya keributan keributan yang tidak jelas arahnya,” katanya.
Ia pun menyampaikan silaturahim yang lebih besar antara para kiai akan digelar di Pesantren Lirboyo dalam waktu dekat.
Gus Yahya berharap pertemuan itu bisa menjadi pembuka jalan keluar dari konflik di internal PBNU.
Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriyah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.
Ia pun mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.
Gus Ipul menegaskan, apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriyah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” katanya.
Cendikiawan NU sekaligus pengajar di Fakultas Hukum Melbourne University, Australia Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir menyatakan roda kinerja organisasi PBNU selama beberapa bulan terakhir telah berjalan dengan tidak optimal.
“Kenapa? Karena masing-masing pengurus sudah konflik, di mana Ketua Umum tidak akur dengan Sekretaris Jenderal, begitu juga dengan Bendahara Umum, dan Ketua Umum juga tidak sejalan lagi dengan Rais Aam,” kata Gus Nadir kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/11).
Ia berpendapat konflik itu yang kemudian membuat kinerja organisasi PBNU menjadi tidak optimal.
Gus Nadir mengatakan hal itu pun berdampak pada jemaah Nahdliyin berjalan tanpa arah, tanpa bimbingan, dan tanpa pengawasan dari PBNU.
“Karena itu, kalau konflik ini diteruskan, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana aspek pelayanan terhadap jemaah maupun khidmat kepada bangsa dan negara oleh pengurus PBNU yang memang sekarang saling mengunci mati di antara keempat pengurus inti, yaitu Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen,” ucapnya.
Ia mengatakan apa yang terjadi belakangan ini sebetulnya telah menunpuk sejak lama, dan yang terjadi baru-baru ini hanya berupa akumulasi belaka.
Salah satunya, ialah Gus Yahya yang mengundang Peter Berkowitz ke acara pengkaderan NU, AKN pada Agustus lalu.
“Bahkan yang beredar selama ini juga ada, dan termasuk disebut di dalam risalah itu, ada dugaan penyalahgunaan keuangan yang tentunya memang tuduhan ini menjadi sangat serius dan harus dibuktikan dan di-clear-kan,” ujar dia.
Penyederhanaan NU
Selain itu, Gus Nadir juga berpendapat dinamika di PBNU belakangan ini memperlihatkan rapuhnya struktur kepemimpinan jam’iyyah ketika garis komando tidak berjalan secara tegas.
Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais ‘Aam dan Ketua Umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga menghambat roda organisasi hingga berbulan-bulan.
“Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,” ujarnya.
Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan.
Ia berpendapat cukup Rais ‘Aam yang dipilih langsung lewat Muktamar, sedangkan Ketua Umum ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
“Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais ‘Aam, bukan menjadi kutub tandingan,” ucap dia.
Gus Nadir pun mengingatkan bahwa NU tumbuh dari kultur kesederhanaan para kiai kampung.
Karena itu, ia menyatakan upaya menyederhanakan NU merupakan langkah mengembalikan jam’iyyah ke nilai-nilai awalnya.
“Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jamaah,” ujar dia.
