Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengatakan percepatan pembangunan Papua membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda, termasuk dari organisasi lintas agama.
Hal itu disampaikan Gibran saat menerima audiensi Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran menekankan pentingnya dialog, komunikasi inklusif, serta kolaborasi antarorganisasi kepemudaan untuk memperkuat persatuan dan stabilitas sosial.
“Pemuda lintas agama harus membantu menjalin dialog yang efektif dan konsolidasi kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan, karena kunci pembangunan ada di situ,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menyampaikan pesan Gibran, dikutip dari keterangan tertulis.
Gibran juga mendorong agar Pemuda Katolik memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga strategis, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang baru dibentuk.
“Tadi kami langsung direspons untuk bisa langsung berkomunikasi dan beraudiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan di Papua yang baru saja terbentuk satu bulan ini. Kami akan disambungkan langsung supaya langsung klop,” ujarnya.
Stefanus juga mengatakan Pemuda Katolik telah membentuk Gugus Tugas Papua, sebuah struktur khusus yang fokus pada pemberdayaan, edukasi, dan pengembangan kapasitas masyarakat Papua.
Program itu dirancang sejalan dengan prioritas pemerintah dalam pembangunan inklusif dan berbasis partisipasi masyarakat.
“Karena Bapak Wakil Presiden adalah Ketua Badan Pengarah dan beliau menyambut dengan sangat luar biasa, isu-isu ini akan beliau bawa dalam pembahasan dengan Bapak Presiden tentunya dan tentu juga dengan komite seperti percepatan pembangunan di Papua,” katanya.
Dalam pertemuan, Ketua Gugus Tugas Papua PP Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana memaparkan hasil Rapat Pimpinan Nasional Pemuda Katolik (Rapimnas) terkait dengan isu-isu di Papua.
Melkior mengatakan suara dan aspirasi masyarakat Papua harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Kami menyampaikan bahwa banyak PSN di Papua yang masih menghadapi kendala, baik dalam aspek transparansi, pembebasan lahan, maupun dampak sosial. Masyarakat adat perlu dilibatkan sejak awal agar tidak ada lagi ketidakadilan dalam pengelolaan tanah adat,” kata Melkior dalam keterangan terpisah.
Ia juga menyoroti aspek pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal di banyak wilayah.
“Rapimnas merekomendasikan percepatan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah pedalaman,” ujarnya.
(yoa/rds)
[Gambas:Video CNN]
