Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present Taufik Tope Rendusara melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 27 November 2025.
Taufik mengatakan, Pramono tidak cukup hanya memerintahkan investigasi teknis atau mengambil tindakan terhadap oknum ASN. Menurutnya, evaluasi juga harus diarahkan ke orang-orang yang berada di lingkar terdekat pimpinan alias ring 1 — baik di sekitar Gubernur maupun Wakil Gubernur.
“Termasuk mereka yang bukan ASN tetapi memiliki akses luas dan pengaruh informal dalam proses pengambilan keputusan,” kata Taufik.
Sebab, kata Taufik, tidak tertutup kemungkinan kegaduhan ini justru bersumber dari lingkar dalam yang bekerja di ruang abu-abu kekuasaan. Hal ini sering kali lebih sulit terdeteksi namun sangat menentukan arah birokrasi.
Tope melanjutkan, momentum ini menjadi semakin krusial karena Pemprov DKI Jakarta sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan Sekda baru — posisi strategis yang memegang kendali penuh terhadap mesin birokrasi daerah.
“Kasus dugaan jual beli jabatan yang mencuat saat ini harus dibaca sebagai alarm keras bahwa ada kepentingan dan permainan yang mungkin ingin mempengaruhi proses pemilihan Sekda demi agenda tertentu,” kata Taufik.
Jika ruang-ruang tidak sehat di sekitar pimpinan tidak ditutup, kata Taufik, maka pemilihan Sekda berpotensi dibajak oleh aktor-aktor yang ingin menempatkan figur yang bisa mengamankan kepentingan mereka, bukan kepentingan publik.
