Rencana tersebut mencuat setelah pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Ratu Máxima, UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health, di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 27 November 2025.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya memperluas kepemilikan rekening bagi masyarakat.
Menurut Airlangga, saat ini terdapat 88,7 juta rumah tangga yang didorong untuk memiliki rekening demi kelancaran penyaluran bantuan serta peningkatan inklusi keuangan.
“Kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan,” ujar Airlangga usai mendampingi Prabowo bertemu Ratu Belanda.
Airlangga turut melaporkan bahwa inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7 persen. Namun tingkat literasi keuangan yang baru berada di angka 66,64 persen masih perlu diperkuat.
Meski begitu, angka tersebut sudah lebih tinggi dari rata-rata negara OECD. Indonesia juga mencatat 58 juta pelajar telah memiliki rekening tabungan.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo meminta agar dibentuk Dewan Nasional yang secara khusus menangani kesehatan keuangan masyarakat.
“Bapak Presiden meminta agar dibentuk Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun Financial Health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” kata Airlangga.
Dewan ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem data keuangan yang terbuka atau open data.
“Didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus. Dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka, tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge,” tandas Airlangga.
