Bandara yang dibangun pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dinilai bermasalah karena beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara, termasuk tanpa petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Situasi ini, menurut Connie, menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan wilayah udara dan integritas pengawasan negara.
Dalam surat terbuka bertanggal 27 November 2025 tersebut, Connie menyampaikan keprihatinan mendalam atas lemahnya pengawasan negara terhadap kawasan industri strategis Morowali, yang saat ini berkembang pesat tetapi tidak diimbangi sistem pengamanan dan tata kelola yang memadai.
“Morowali—sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional. Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara,” tulis Connie.
Ia menegaskan bahwa investasi besar, baik asing maupun domestik, berlangsung tanpa mekanisme kontrol terpadu sebagaimana diperintahkan berbagai regulasi, mulai dari UU Informasi Geospasial, UU Minerba, Perpres Hilirisasi, UU TNI, hingga peraturan pengamanan objek vital.
“Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis—mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan,” tegas Connie.
Menurutnya, Morowali bukan sekadar kawasan industri, melainkan titik strategis dalam perebutan pengaruh global atas critical minerals atau rare earth materials.
“Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi—yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara,” lanjutnya.
Dalam surat itu, Connie menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga seperti BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri hingga Pemda yang dinilainya sering berjalan parsial dan tidak sistemik. Kondisi tersebut menciptakan “ruang abu-abu” dalam pengawasan Morowali.
“Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sampai tertinggal dalam pengamanan informasi dan aset vital,” ujarnya.
Connie kemudian mengajukan lima rekomendasi kepada Presiden Prabowo. Menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali. Lalu memperkuat peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian.
Kemudian membangun Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis, merevisi mekanisme perizinan yang dinilai terlalu sektoral serta menegaskan Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekadar kawasan investasi.
“Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa: kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan,” tegas Connie.
Ia berharap Presiden Prabowo mengambil langkah cepat, tegas, dan cerdas untuk memperkuat kembali fondasi kedaulatan negara di kawasan industri strategis tersebut.
“Indonesia membutuhkan kepemimpinan Presiden untuk mengoreksi kelengahan struktural ini agar tidak menjadi bom waktu bagi masa depan Republik,” pungkas Connie Rahakundini Bakrie.
