Untuk bisa lebih berkeadilan, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, pembaharuan itu diawali dengan pendataan yang hasilnya benar-benar akurat menyasar kelompok sasaran.
“Agar prosesnya mudah, cepat, transparan dan tidak berbiaya mahal, pendataan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Jumat 28 November 2025.
Usulan pembaharuan data ini disampaikan Alex, merespon keluhan peternak kecil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengaku tidak mendapatkan program SPHP Jagung Pakan yang diluncurkan pemerintah di akhir September 2025 lalu.
Keluhan itu disampaikan penternak saat Alex mendampingi Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto dan rombongan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi semisal Google Form yang terbilang sederhana, terang Alex, pendataan bisa dilakukan secara partisipatif dengan jangkauan sangat luas hingga ke pelosok negeri.
“Data yang dihimpun melalui google form itu, nantinya diverifikasi petugas pendata. Jika memenuhi syarat, tentunya peternak kita itu akan tercatat sebagai penerima manfaat program SPHP Jagung Pakan,” ungkapnya.
Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu melanjutkan, tahun anggaran 2026 tidak berapa lama akan dimulai. Dia meminta Kementerian Pertanian segera merancang sistemnya untuk kemudian mengumumkannya pada publik.
“Dengan data yang akurat, tentunya manfaat program akan jadi lebih tepat sasaran sehingga memberikan dampak sesuai target yang ingin dicapai,” pungkasnya.
