Langkah ini sebagai bagian dari penilaian usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 di Provinsi Kepulauan Riau pada 23-25 November 2025.
Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa data dan capaian yang diusulkan benar-benar mencerminkan dampak nyata di lapangan terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Verifikasi difokuskan di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, kawasan konservasi perairan yang menjadi habitat penting bagi biota dilindungi seperti dugong dan penyu.
Tim meninjau pengelolaan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan (TWP TPB), kawasan strategis yang menghadapi tekanan tinggi akibat kedekatannya dengan kawasan industri, jalur perdagangan internasional, serta aktivitas wisata dan penangkapan ikan.
Meskipun menghadapi tantangan ekologis, kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan biota laut bernilai konservasi tinggi.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memperkuat tata kelola kawasan melalui pembentukan UPTD Pengelola Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024.
UPTD ini sedang berproses menuju pengelolaan berbasis BLUD untuk meningkatkan efektivitas layanan.
Rencana pengelolaan jangka panjang yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1889/KPTS-21/XI/2022 menekankan strategi penguatan kelembagaan, perlindungan ekosistem, serta pemanfaatan berkelanjutan yang mendukung ekonomi lokal.
Dalam pengelolaan kawasan, peran masyarakat menjadi komponen penting. Terdapat tujuh kelompok POKMASWAS yang aktif melakukan pengawasan sumber daya pesisir dan pelaporan keberadaan biota dilindungi.
Di sisi lain, pemberdayaan perempuan nelayan dilakukan melalui KUEP yang memperoleh pelatihan bisnis digital, pengolahan kuliner berbahan ikan, dan pembuatan produk kreatif berbasis ecoprint.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UMRAH turut memperkuat basis riset melalui studi ekosistem lamun dan pemetaan habitat dugong.
Kontribusi organisasi masyarakat sipil juga terlihat kuat melalui berbagai program pendampingan dan konservasi.
YKCI mendukung penyusunan dokumen pengelolaan kawasan dan penguatan kapasitas POKMASWAS, sementara YEKR berperan dalam rehabilitasi mangrove, konservasi penyu, serta edukasi masyarakat pesisir.
Seven Clean Seas Indonesia berkontribusi melalui program pembersihan pantai, edukasi pengurangan sampah plastik, dan pengembangan produk daur ulang untuk mengurangi limbah laut.
Beragam inisiatif tersebut menunjukkan perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih berkelanjutan.
