Jakarta –
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani menilai kebijakan ganjil genap (gage) 24 jam untuk kendaraan tidak signifikan mengurai kemacetan dan mengurangi polusi di Jakarta. Rani menyebut urusan polusi bukan hanya tentang membatasi jumlah kendaraan di jalan raya.
“Ya selama ini juga kan gage belum bisa dibilang signifikan juga mengurai kemacetan karena di titik-titik gage memang mungkin tidak macet, tetapi daerah-daerah lain yang terkena imbasnya. Kalaupun mau berlaku 24 jam, rasanya ya sama saja,” kata Rani kepada wartawan, Sabtu (26/8/2023).
Rani menyebut pencegahan polusi udara harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, cara mengatasi polusi udara tidak hanya berbicara tentang pembatasan jumlah kendaraan.
“Jadi masalah polusi ini bukan hanya kita ributin urusan pengaturan jumlah kendaraan tetapi juga tindakan-tindakan penguatan bagi masyarakat agar bisa sama-sama mengatasi kondisi polusi di Jakarta. Sehingga masyarakat yang tenang bisa meningkatkan stamina yang kuat agar bisa terhindar dari dampak-dampak dari polusi tersebut,” ucapnya.
Meski demikian, Rani mengapresiasi usulan ganjil genap 24 jam itu. Menurutnya, usulan itu merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
“Sebenarnya sih satu sisi kita apresiasi juga karena masalah polusi ini menjadi kepedulian bersama semua pihak untuk sama-sama mencari solusi dari masalah polusi ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menyampaikan wacana penerapan ganjil genap selama 24 jam. Dia meyakini ganjil genap 24 jam dapat menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan.
“Harapan saya, pemda segera mengevaluasi yang sudah dilakukan beberapa hari ini masukan dari saya kalau memang evaluasinya sangat kecil, mengurangi polusi segera dilakukan ganjil genap ini berlaku 24 jam,” kata Ida kepada wartawan, Kamis (24/8).
Sementara itu, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan bertemu dengan sejumlah kepala daerah di wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang Raya, dan Bekasi, minggu depan. Pertemuan itu untuk membahas penerapan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap selama 24 jam di Jakarta dan kota-kota penyangga.
“Iya sedang kami bahas, (pertemuan) minggu depan,” kata Heru Budi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (26/8).
Heru menambahkan usulan ganjil genap selama 24 jam masih dikaji dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya mengenai jumlah mobil yang dimiliki setiap warga.
“Kami pikirkan dampaknya. Kan tidak semua punya dua atau tiga kendaraan yang nomor ganjil dan genap. Itu nanti kami pikirkan,” ujarnya.
(lir/fas)
