Mulyanto melihat sejak kali pertama di dibangun hingga saat ini, terdapat serangkaian persoalan serius terkait pertambangan ilegal, keselamatan pekerja dan terbaru terkait operasional bandara yang mengindikasikan adanya kegagalan pengawasan negara.
“Penangkapan kapal pengangkut bijih nikel ilegal oleh TNI Angkatan Laut menunjukkan indikasi kuat adanya pemasokan ore ilegal ke fasilitas smelter di kawasan IMIP melalui jalur pelabuhan tidak resmi. Jika dibiarkan praktik ini merugikan negara dan memperkuat jaringan mafia tambang,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Menurut Anggota Komisi Energi DPR periode 2019-2024, program hilirisasi tidak boleh menjadi kedok bagi kejahatan terorganisir atau mekanisme legalisasi pertambangan ilegal. Negara harus menjamin transparansi dan akuntabilitas penuh dalam rantai suplai nikel nasional.
“Selain persoalan suplai, serangkaian kecelakaan besar dan kebakaran smelter, termasuk ledakan tungku pada Desember 2023 yang menyebabkan korban jiwa, mencerminkan lemahnya penerapan standar keselamatan kerja (K3) di industri berisiko tinggi ini,” beber Mulyanto.
Lanjut dia, perlindungan pekerja, baik tenaga kerja lokal maupun Tenaga Kerja Asing (TKA), harus menjadi prioritas. Laporan tentang jam kerja ekstrem, kontrak tidak adil, dan kematian akibat kecelakaan kerja adalah pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan.
“Pemerintah harus segera melakukan audit independen dan menyeluruh terhadap rantai suplai ore, perizinan pelabuhan/transportasi, protokol keselamatan industri, dan manajemen ketenagakerjaan khususnya TKA di kawasan IMIP. Termasuk juga soal operasional Bandara IMIP,” tegas Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan Pemerintah agar pemberian izin usaha industri, fasilitas dan kemudahan yang super-duper baik fiskal maupun nonfiskal yang negara berikan untuk IMIP, yang langka tersebut, tidak optimal.
“Keberhasilan hilirisasi nikel hanya dapat terwujud bila dibangun di atas keadilan, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan negara, bukan sekadar orientasi profit jangka pendek,” ungkapnya.
Karena itu, Mulyanto mengajak pemerintah pusat, DPR, serikat pekerja, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan dan memastikan industri strategis ini memberikan manfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia.
