Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kinerja belanja yang efektif, bersih, dan berdampak bagi perekonomian. Menurutnya, selama ini keraguan di tingkat pimpinan nasional menjadi alasan pengetatan anggaran.
“Saya bilang ke daerah, Pak Tito (Menteri Dalam Negeri) juga waktu diajak dengan Pemda, gubernur, dan bupati. Saya bilang, kasih saya alasan untuk saya menghadap Presiden dan bilang uang Pemda harus ditingkatkan,” ujar Purbaya dalam acara di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin 1 Desember 2025.
Ia meminta Pemda agar membuktikan komitmen itu dalam dua periode evaluasi, yakni triwulan IV 2025 dan triwulan I 2026 untuk mengalokasikan anggaran sesuai porsi alokasi program tanpa penyimpangan, serta memberi dorongan nyata pada kegiatan ekonomi masyarakat.
“Caranya gimana? Tunjukkan dua triwulan terakhir, triwulan sekarang dan triwulan pertama tahun depan. Uang anda dibelanjakan tempat hasilnya dan nggak ada kasus korupsi dan dampaknya kelihatan di ekonomi,” tegasnya.
Purbaya menyebut, jika indikator tersebut terpenuhi, ia akan membawa rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar TKD dapat dinaikkan. Namun, bila praktik tata kelola anggaran masih dibayangi korupsi, Menkeu mengaku berada dalam posisi sulit.
“Tanpa itu, saya nggak bisa bilang apa-apa,” kata Purbaya.
