Jakarta, CNN Indonesia —
Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS) menyatakan bahwa penebangan pohon teh secara ilegal di wilayah Kecamatan Pengalengan menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Ia meminta aparat kepolisian memroses pelaku secara hukum dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Hal itu disampaikan Kang DS dalam kunjungan ke Lahan PT Perkebunan PTPN I Regional 2 Malabar Bojong Waru, Pangalengan pada Sabtu (29/11). Ia menilai, kawasan Pengalengan memiliki potensi wisata dan kekayaan alam yang luar biasa, dan mendorong seluruh pihak harus menjaga lingkungan demi keselamatan warga.
“Sudah terjadi penebangan pohon teh yang menyebabkan banjir bandang. Pak Camat, Pak Dewan, dan masyarakat juga sudah mengeluhkan hal ini. Kami bergerak cepat agar kejadian ini tidak terulang kembali,” kata Kang DS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati juga meminta Kapolresta Bandung untuk mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Menurutnya, pemerintah daerah bersama Gubernur Jawa Barat, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 malabar, dan jajaran Forkopimda akan melakukan penanaman kembali di lahan yang rusak.
“Pak Gubernur sudah memberikan instruksi bahwa lahan-lahan yang rusak akan dilakukan penanaman ulang. Kami juga mendorong PT PTPN agar menanami kembali areal-areal lama yang sudah gundul karena inti usaha di wilayah ini memang perkebunan teh,” katanya.
Lebih jauh, Kang DS juga mengimbau warga Pengalengan agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas. Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merugikan masyarakat di sekitar lokasi.
“Kalau lingkungan rusak, banjir dan ancaman terhadap warga pasti terjadi. Karena itu, saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan ini,” ujar Kang DS.
Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP)m dan memeriksa sejumlah saksi terkait insiden banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025.
Menurut data yang diterima pemerintah daerah, luas lahan yang mengalami kerusakan akibat penebangan ilegal mencapai sekitar 150 hektare
“Kami sudah mengidentifikasi para pelaku penebangan dan akan terus mengejar aktor utamanya. Kami mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir maupun longsor,” pungkasnya.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
