Desakan ini disampaikan menanggapi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 604 orang meninggal dunia dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak, isu kayu gelondongan yang cukup banyak, hingga akses jalan antarwilayah yang terputus
“Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatra, khususnya di Sumatera Utara. Data dari BNPB yang menyebutkan 604 jiwa meninggal dan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak adalah angka yang sangat memilukan dan harus menjadi perhatian serius kita semua,” kata Sabam dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.
Ketum Perkumpulan Kerukunan Umat Pentakosta Indonesia (Perkupi) ini juga menyoroti kompleksitas kerusakan yang terjadi, termasuk kayu gelondongan dalam jumlah besar yang terbawa banjir, longsor masif, serta putusnya akses jalan dan jembatan antarkabupaten.
Ia mempertanyakan apakah faktor di luar curah hujan ekstrem turut memperparah bencana.
“Jika hanya soal curah hujan, sejarah mencatat Sumatera Utara telah mengalami hujan dengan intensitas tinggi sebelumnya. Namun, kompleksitas dan skala kerusakan kali ini menunjukan adanya akumulasi masalah,” ujar dia.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Utara ini menyebutkan sejumlah faktor yang perlu ditelaah, antara lain tata kelola lingkungan terkait isu kayu gelondongan, kesiapan infrastruktur, dan penerapan tata ruang serta mitigasi bencana.
“Atas nama kemanusiaan dan tanggung jawab untuk melindungi rakyat di masa depan, saya mendesak dan akan memperjuangkan dilakukannya audit ekologis dan infrastruktur yang komprehensif dan independen atas penyebab bencana ini,” tegas Sabam Sinaga.
Audit tersebut, menurutnya, bukan untuk mencari kambing hitam melainkan untuk menemukan akar masalah secara ilmiah. Tujuannya adalah memperbaiki kebijakan agar tragedi serupa tidak terulang.
“Kami di Fraksi Demokrat akan mendorong hal ini menjadi agenda prioritas. Solidaritas saat tanggap darurat sangat penting, tetapi pencegahan melalui kebijakan yang cerdas dan berkelanjutan adalah bentuk tanggung jawab tertinggi kami kepada rakyat,” pungkasnya.
