Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sahiron, menjelaskan bahwa relaksasi ini dikeluarkan setelah melihat kondisi darurat di lapangan, mulai dari akses terputus hingga kerusakan infrastruktur kampus. Menurutnya, diperlukan langkah cepat agar kegiatan akademik tetap dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kita ingin memastikan hak belajar mahasiswa tetap terpenuhi, tetapi pada saat yang sama keselamatan mereka, dan para dosen, adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Sahiron dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Rabu 3 Desember 2025.
“Relaksasi akademik adalah pilihan paling rasional dan manusiawi dalam kondisi darurat,” tambahnya.
Kelonggaran yang diberikan Kemenag memungkinkan kampus-kampus terdampak untuk bersikap sangat fleksibel, seperti penyesuaian kalender akademik, perubahan metode pembelajaran dengan model yang paling memungkinkan, penyesuaian evaluasi pembelajaran, hingga kelonggaran dalam pemenuhan kehadiran mahasiswa dan dosen.
Sahiron juga meminta seluruh PTKI melakukan asesmen cepat serta segera menetapkan kebijakan internal yang selaras dengan prinsip fleksibilitas, keselamatan, dan keberlanjutan akademik. PTKI terdampak diminta melaporkan kondisi aktual dan tindak lanjut kebijakan relaksasi kepada Ditjen Pendidikan Islam maupun Kopertais wilayah.
Kebijakan darurat ini berlaku selama masa tanggap bencana, membuktikan bahwa negara hadir memastikan pembelajaran tidak terhenti, tetapi juga tidak membahayakan.
