Ketua Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, menyatakan keberatannya. Ia menilai aturan yang sudah ada sebenarnya sudah cukup jelas.
“Ketentuan mengenai tata cara penjualan produk tembakau serta persyaratan konsumen berusia 21 tahun ke atas sudah diatur dan itu lebih dari cukup. Kami menjual rokok sebagai produk legal yang memang diizinkan untuk dijual, sehingga munculnya aturan baru malah menjadi ambigu dan membingungkan kami,” ujarnya lewat keterangan resminya, Rabu, 3 Desember 2025.
Menurut Tutum, larangan penjualan dan pemajangan produk tembakau jika tetap dimasukkan dalam Raperda KTR akan langsung memukul usaha ritel dan para pekerjanya, karena perputaran ekonomi pasti akan turun.
Hippindo berharap pemerintah melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan mempertimbangkan dampaknya bagi semua pihak.
“Jika industrinya terancam, maka pekerjanya juga sudah pasti terdampak. Siklusnya akan terus begitu. Masyarakat yang penghidupannya bergantung pada industri ritel akan terdampak. Jika pemerintah siap menghadapi konsekuensi, harus mengambil jalan keluar,” ujar Tutum.
Ia menambahkan, dampak aturan ini tidak hanya menyasar pasar modern, tetapi juga pasar tradisional. Rokok, kata Tutum, hanyalah satu dari ribuan produk yang dijual ritel modern, sehingga kebijakan terhadap satu produk tidak bisa dipisahkan dari ekosistem ritel secara keseluruhan.
“Kami menginginkan keadilan dan setidaknya ada solusi kompromi. Pemerintah perlu benar-benar mempertimbangkan semua faktor secara proporsional. Jika setiap kebijakan muncul hanya karena tekanan pihak luar, itu bisa berbahaya,” tegasnya.
Saat ini Hippindo menaungi 203 ritel modern dengan sekitar 800 ribu pekerja di dalamny. Angka ini dinilai berkontribusi signifikan terhadap perekonomian karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
