Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali bicara alasan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Jokowi mengatakan saat ini Jakarta menanggung beban yang sangat berat.
Jokowi mulanya bicara ihwal 56 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Pun dengan perputaran ekonomi Indonesia. Karena itu, untuk menjadikan Indonesia tidak lagi Jawa-sentris, beban berat di Pulau Jawa harus dikurangi.
“Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi dari yang dulunya kita jauh dan terus kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,” kata Jokowi saat groundbreaking Hotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (21/9/2023).
Jokowi tidak bisa membayangkan jika ibu kota tetap diteruskan di Jakarta, yang saat ini dihuni lebih dari 10 juta penduduk, bahkan hampir mencapai 30 juta penduduk, termasuk kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Menurutnya, hal itu akan membuat permasalahan yang ada di Jakarta terus berlarut.
“Artinya bebannya sangat, sangat berat sekali, sehingga yang terjadi adalah persoalan-persoalan yang terus bermunculan dan sangat sulit diselesaikan, urusannya berkaitan dengan macet, urusannya berkaitan dengan banjir dan sekarang ditambah lagi urusan yang berkaitan dengan polusi udara. Inilah beban yang ditanggung oleh Jakarta dan secara umum oleh Pulau Jawa,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Jokowi, setelah melalui studi yang panjang, dia memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dia mengatakan secara perlahan infrastruktur di IKN pun kini mulai terbangun.
“Oleh sebab itu, setelah melalui studi yang bolak-balik, yang bolak-balik, kemudian kita putuskan untuk memindahkan ibu kota ini dari Jakarta ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian dimulai tahun lalu dimulai dari kawasan inti yang nantinya untuk Istana Presiden dan Wakil Presiden plus infrastruktur dasarnya dan gedung-gedung Kementerian sudah dimulai tahun yang lalu,” papar Jokowi.
(mae/dhn)