Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bantuan Cair Rp600.000 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Cek penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pemerintah telah mencairkan BSU 2025 sebesar Rp600.000 pada periode Juni-Juli 2025 yang menyasar 15,9 juta pekerja.
Pencairan BSU 2025 periode Juni-Juli ini merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. BSU Rp600.000 dicairkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia (Persero). Terakhir kali pengambilan BSU 2025 periode Juni-Juli di kantor pos hingga 12 Agustus 2025.
Cek Penerima di BPJS Ketenagakerjaan
– Akses https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
– Masukkan data diri lengkap: NIK, nama sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email aktif
– Klik “Lanjutkan” dan lihat status
Bila lolos, Anda diarahkan untuk melanjutkan pengecekan di bsu.kemnaker.go.id.
Cek Penerima BSU di Kemnaker
Langkah Pengecekan Resmi
1. Kunjungi website bsu.kemnaker.go.id
2. Cek NIK Penerima
– Masukan NIK Anda untuk melakukan pengecekan status penerima BSU
– Kemudian masukan kode keamanan berupa enam karakter yang tertera
– Lalu klik ‘Cek Status’
Jika lolos, akan tertulis Dana BSU sudah tersalurkan ke rekening Bank.
Namun ada juga notifikasi: NIK yang Anda masukkan memenuhi kriteria sebagai calon penerima BSU 2025. Silakan cek secara berkala.
Sekadar mengingatkan, pemerintah telah menetapkan syarat penerima BSU 2025. Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU)
3. Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 (Rp3,5 juta) per bulan
4. Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke kas negara.
Kabar Pencairan BSU Tahap 2
