Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediyati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto meminta publik tidak berburuk sangka atas dugaan suap perizinan di kawasan hutan di balik bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kita jangan suuzan,” kata Titiek saat ditemui usai agenda ‘Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi’ dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12).
Titiek menuturkan proses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan masih berproses di DPR. Untuk itu, dia berharap publik tidak buru-buru mengambil keputusan terkait penyebab bencana di tiga provinsi yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian materiil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” ucap dia.
“Harus dievaluasi total,” tambahnya saat disinggung perihal perizinan pembukaan lahan di kawasan hutan.
Bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memakan banyak korban jiwa hingga banyak fasilitas rusak parah. Pemerintah RI belum menetapkan status bencana nasional.
Presiden Prabowo Subianto bersama anak buahnya sudah menggelar rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.
Sejumlah keputusan diambil dalam rapat dimaksud. Termasuk mengenai akses bantuan hingga pembahasan hunian sementara untuk korban terdampak.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut ada kontribusi besar dari aktivitas pembukaan lahan baik untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan dan juga kebun sawit di balik banjir besar di Sumatra.
Pasalnya, kegiatan itu memicu tekanan turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH Rizal Irawan dalam keterangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada Jumat (5/12).
(ryn/gil)
[Gambas:Video CNN]
