Para KPM tampil dengan topi toga layaknya prosesi wisuda, menandai capaian baru menuju kemandirian ekonomi.
“Pada hari ini (kita) sudah bisa meluluskan 300 KPM yang selama ini menerima bansos dan sudah menyatakan ingin graduasi, tidak mau terima bansos lagi, dan ingin mandiri, serta ingin berdaya. Mereka sudah melakukan usaha-usaha dan sekarang ini sudah menyatakan lulus, tidak mau menerima bansos lagi,” kata Agus Jabo dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.
Graduasi ini menjadi capaian penting program pemberdayaan yang telah dijalankan di sembilan desa percontohan. Agus Jabo menegaskan bahwa 300 KPM telah menunjukkan kesiapan penuh untuk mandiri dan tidak lagi menerima bantuan.
Program percontohan ini bermula dari usulan Dinas Sosial Jateng dan Komisi E DPRD Jateng yang mendorong intervensi pemberdayaan untuk 1.298 desa dengan penerima bansos terbanyak. Karena cakupan besar, Kemensos bersama Dinsos Jateng dan Komisi E DPRD Jateng memulai dari sembilan desa sebagai pilot project untuk membangun model pemberdayaan yang terukur dan dapat direplikasi.
Kesembilan desa yang didampingi, mulai dari peningkatan kapasitas, hingga pemberian modal usaha ini meliputi Pesodongan (Wonosobo), Kalisalak (Banyumas), Gambuhan (Pemalang), Wlahar (Brebes), Dimoro (Grobogan), Purwosari (Magelang), Ngesrepbalong (Kendal), Peniron (Kebumen), dan Kepuhsari (Wonogiri).
Di setiap desa berdiri 10 Kelompok Usaha Bersama (Kube) dengan modal usaha Rp20 juta per kelompok dari Dinsos Jateng. Kemensos memberikan intervensi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp5 juta bagi setiap KPM PKH yang memiliki embrio usaha, dengan penyesuaian pada potensi lokal agar usaha dapat berkembang lebih cepat. Kolaborasi dengan sektor swasta juga diperluas untuk memperkuat usaha masyarakat.
“Kemensos yang berkolaborasi di sembilan desa juga mengajak pihak swasta untuk peningkatan kapasitas,” ungkap Agus Jabo.
Himbara juga terlibat dalam pemberdayaan usaha di Brebes dan Pemalang. Di Banyumas, Kemensos bekerja sama dengan PT MAP untuk pengembangan kerajinan keranjang oleh warga Desa Kalisalak.
“Hasil dari produksi keranjang yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Kalisalak Banyumas ini, kita ekspor ke Amerika,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan 300 KPM PKH ini membuktikan efektivitas pendekatan pemberdayaan dalam mempercepat pengurangan kemiskinan. Capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026.
Kemensos juga menyiapkan dua skema percepatan graduasi. Pertama, setiap pendamping PKH ditargetkan mampu menggraduasi 10 KPM per tahun. Kedua, Kemensos mendorong pembangunan kampung-kampung berdaya melalui kolaborasi lintas sektor.
“Inilah sebagai contoh nyata, bentuk konkret dari apa yang diperintahkan oleh bapak presiden supaya masyarakat kita segera keluar dari kemiskinan,” tegas dia.
Senada dengan hal itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari memberikan apresiasi kepada Kemensos dan pemerintah daerah atas program percontohan dan graduasi yang telah dilakukan.
“Graduasi kemiskinan ini tentunya merupakan program Kemensos yang sangat bermanfaat dan tentunya program yang baik ini untuk melepaskan ketergantungan dari bansos, dengan cara membangun ekosistem sosial ekonomi dan masyarakat terus diberdayakan melalui pengembangan berbagai sektor,” kata Dyah.
Sementara itu, Jamilah (56) salah satu KPM dari Desa Gambuhan mengungkapkan rasa senangnya usai digraduasi langsung oleh Wamensos. Ia mengaku berpenghasilan hingga Rp3,5 juta dengan usaha ternak kambing.
“Alhamdulillah semangat ada kemajuan, (bansos) buat yang lain, gantian ya. Kasihan yang belum nerima (bansos),” kata Jamilah.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Windarto, Kepala Dinsos Jateng Imam Maskur, dan Kepala Dinsos Kendal Muntoha.
