Riset bertajuk Survei Kondisi Kebutuhan Kelapa di Indonesia ini dirilis Rabu, 17 Desember 2025 di markas KedaiKOPI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Survei dilakukan pada 24 November–1 Desember 2025 melalui wawancara tatap muka terhadap 400 responden yang terdiri dari ibu rumah tangga (IRT), pelaku UMKM, dan penjual kelapa di enam kota.
Peneliti sekaligus Kepala Riset KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, menjelaskan bahwa tingginya permintaan ekspor membuat petani dan distributor lebih memilih pasar luar negeri dengan harga lebih tinggi.
“Akibat ekspor besar-besaran, pasokan domestik berkurang dan harga kelapa per butir naik tajam. Dampaknya signifikan terhadap biaya hidup rumah tangga dan biaya produksi UMKM,” kata Ashma dalam keterangannya.
Hasil survei mencatat, 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa atau produk turunannya, dengan 45,2 persen menilai kenaikannya signifikan. Dampak paling berat dirasakan oleh IRT dan UMKM, sementara penjual kelapa lebih banyak merasa harga naik tetapi masih relatif terjangkau.
Dari sisi pasokan, 70 persen penjual kelapa mengaku pernah mengalami keterlambatan pasokan, meski umumnya terjadi sesekali atau sekitar seminggu sekali. Penyebabnya antara lain distribusi yang terbatas akibat persaingan antarpedagang, gagal panen, hingga tingginya permintaan ekspor.
Kenaikan harga juga berdampak pada kualitas. Sebagian besar IRT dan UMKM menilai ukuran kelapa mengecil dan kualitas menurun karena banyak kelapa dijual sebelum usia panen ideal.
“Permintaan pasar yang tinggi membuat petani menjual kelapa sebelum siap panen. Ini dipengaruhi kebutuhan dalam negeri sekaligus dorongan ekspor,” ujar Ashma.
Tekanan harga memaksa konsumen mengubah pola konsumsi. Banyak rumah tangga mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak makanan bersantan. Bahkan, sebagian IRT harus memangkas anggaran kebutuhan lain karena harga kelapa yang semakin mahal.
Bagi UMKM, dampaknya lebih sistemik. Survei mencatat kenaikan modal rata-rata 31 persen, biaya operasional 34 persen, dan harga jual 26 persen. Kenaikan harga jual paling tajam terjadi pada usaha katering, mencapai 50 persen dibandingkan enam bulan lalu. Sebanyak 9 dari 10 pelaku UMKM mengaku kenaikan harga kelapa berpengaruh langsung terhadap laba, terutama usaha katering dan rumah makan Padang.
Ashma menegaskan, kondisi ini membutuhkan respons kebijakan cepat dari pemerintah, terutama menjelang tiga bulan ke depan yang bertepatan dengan momentum Lebaran.
“Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan melindungi pasar dalam negeri. Aspirasi masyarakat sudah jelas, ekspor kelapa utuh perlu diatur,” tegasnya.
KedaiKOPI merekomendasikan sejumlah langkah prioritas, mulai dari perbaikan distribusi logistik kelapa domestik, pengawasan ketat Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk kelapa dan produk turunannya, hingga pengetatan regulasi ekspor kelapa utuh guna menjamin ketersediaan stok dalam negeri.
“Survei ini menjadi rujukan awal yang cepat dan terukur bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada konsumen, UMKM, dan petani,” pungkas Ashma.
