Menurut Hidayat, Indonesia selama ini memang aktif membantu negara lain ketika terjadi bencana alam. Ia mencontohkan bantuan Indonesia untuk korban bencana di Turki, Sudan, hingga Yaman.
“Jadi wajar bila masyarakat dunia internasional ketika melihat bencana yang memang secara jumlah korban mungkin tsunami lebih besar, tapi skala luasnya bencana kemarin ini jelas lebih besar,” kata Hidayat, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025.
Politikus senior PKS ini menilai, meskipun jumlah korban tidak sebesar tsunami, skala bencana banjir bandang di Sumatera jauh lebih luas karena melibatkan tiga provinsi dan berdampak dari kawasan pegunungan hingga pesisir.
“Ini sejak dari gunung, kemudian hutan, sungai, jalan, jembatan, kota, pemukiman, sawah, sampai ke pesisir,” jelasnya.
Hidayat menegaskan, pemerintah memang harus menunjukkan kemampuan maksimal dalam membantu warganya sendiri. Namun, menurutnya, bantuan dari luar negeri tidak perlu ditutup.
“Menurut saya tidak perlu ditutup itu, karena kalaupun Indonesia membantu itu tidak mungkin semua masalah terselesaikan. Tapi bantuan dari luar juga pasti tidak dalam posisi untuk mengecilkan Indonesia atau melihat Indonesia tidak mampu,“ tegasnya.
Meski begitu, Hidayat pun mengingatkan pemerintah Indonesia agar bantuan dari luar negeri tetap bersifat terukur dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia.
“Memang harus terukur. Tentu bantuan itu diharapkan untuk terus membantu, bukan untuk justru menghadirkan masalah berikutnya bagi Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku dihubungi beberapa pemimpin negara lain untuk membantu penanganan bencana di Sumatera.
Prabowo mengucapkan terima kasih atas tawaran itu. Namun, Prabowo merasa pemerintah Indonesia mampu mengatasi bencana di Tanah Air.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
