Jakarta –
MenPAN-RB Azwar Anas mengungkap sejumlah hal yang akan difokuskan dalam aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya ialah tidak ada lagi KTP cetak dan diganti dengan identitas kependudukan digital (IKD) yang bisa ditunjukkan lewat ponsel masing-masing.
Azwar mengatakan hal itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk diketahui, SPBE ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Azwar mengatakan pemerintah berfokus pada 9 layanan prioritas yang salah satunya IKD.
“Perpres ini isinya membangun kemampuan untuk implementasi di govtech dan fokus integrasi layanan. Tentu tidak semua akan segera tercapai. Kita fokus di 9 layanan prioritas, apa itu?” kata Azwar Anas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pertama identitas digital dasar, digital ID, seperti KTP, targetnya ke depan dari Pak Presiden tak ada lagi cetak-cetak KTP semua cukup pakai IKD yang nanti akan bisa dibawa di HP masing-masing. Bagi masyarakat yang belum punya HP tetap KTP cetak bisa digunakan,” kata Azwar.
Layanan lain yang akan difokuskan dalam SPBE adalah platform pertukaran data. Azwar mengatakan selama ini kementerian dan lembaga sudah memiliki data lengkap, tapi belum optimal pemanfaatannya.
“Data exchange, karena selama ini setiap kementerian lembaga kaya data, namun tak bertukar maka manfaatnya belum optimal untuk masyarakat,” ucapnya.
Dia mengatakan Jokowi juga meminta agar layanan pembayaran digital dimaksimalkan. Azwar menilai hampir semua kementerian sudah menggunakan layanan tersebut.
“Kemudian pelayanan publik portal satu data, tadi Pak Presiden meminta portal layanan tak lagi sektoral per kementerian tapi berdasarkan kebutuhan. Misalnya contoh di Estonia langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden,” ucapnya.
Selain itu, portal administrasi pemerintahan menjadi fokus Jokowi. Azwar menyebutkan hal itu untuk memperpendek sistem di pemerintahan.
“Jadi nanti sistem keuangan, sistem pemerintahan tidak lagi banyak. Kemarin SIPD sudah kita resmikan. Dari 500 lebih layanan cukup satu layanan,” ucapnya.
Sementara itu, layanan lainnya ialah SIM online, bantuan sosial di Kemensos, kesehatan, hingga pendidikan. Azwar mengatakan 9 layanan itu akan berdampak besar jika sudah diimplementasikan.
“Kalau 9 layanan sudah didigitalkan, ini dampaknya akan sangat besar sekali,” ujarnya.
(eva/haf)
