JAKARTA – Guru Besar FHUI, Sulistyowati Irianto mengungkapkan, bahwa Politisasi Yudisial di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu contoh wujud budaya kekerasan terhadap masyarakat. Dimana kekerasan ini tidak menggunakan tindakan pemukulan dan sebagainya melainkan dirasakan dan tertancap dalam pikiran masing-masing orang.
“Politisasi yudisial merupakan budaya kekerasan yang sebenarnya yang kita tidak rasakan yang menancap di dalam pikiran kita. Gaperlu lagi dengan perang kekerasan memukul melakukan apapun itu tapi caranya menyerang dari benak kita,” kata Sulistyowati dalam Launching Website https://jagapemilu.com di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan,Jumat (5/1/2024).
“Politisasi identitas agama, ideologi dan pengetahuan formal logika matematika digunakan oleh survei-survei, pidato, dan poster yang menghasut itu menancap di benak kita,” sambungnya.
Dengan demikian, dia menyambut baik peluncuran https://jagapemilu.com yang dibuat oleh gerakan untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman hak-hak politik, Jaga Pemilu itu. Laman ini diharapkan sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap penyimpangan dan ketidakadilan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
“Mengapa jaga pemilu penting? Ketika hukum sebelumnya digunakan menjaga masyarakat dari keserakahan dan kejahatan kini digunakan untuk mendefisini kekuasaan. Artinya kita tidak menjadi negara hukum jadi kekuasaan dan kita kehilangan hak berekspresi, kebebasan berpendapat,” ucapnya.
Sehingga website ini dapat memantau mulai dari proses kampanye, tahapan pemilu, rekapitulasi, hingga perhitungan suara di KPU.
“Kita merasa penting, mekanisme pemantauan pemilu yang kita jaga dan kita manfaatkan bersama kita tidak bisa meminta dari negara. Saya melihat sejarah Indonesia bisa melampaui masa kelam karena dukungan masyarakat sipil,” pungkasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya
(wal)
