Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, TNI harus bisa mempertahankan diri jika diserang WN China. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga harus turun tangan melakukan administrasi para WN China dimaksud.
“Sebab masuknya para WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia untuk garda terdepan dan mensortir adalah Kementerian Imipas terutama imigrasi,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 21 Desember 2025.
Hari melihat, kesewenangan WN China di Indonesia dikarenakan China menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Terutama di sektor hilirisasi mineral, industri baterai kendaraan listrik, infrastruktur, dan energi baru terbarukan.
“Dan era Jokowi, China mendapat karpet merah untuk bergerak bebas,” pungkas Hari.
Seperti diketahui, belasan WN China melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).
