Dalam kesempatan tersebut, Wagub Rano memastikan penyerapan hasil bumi dari daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, telah terdistribusi dengan baik ke pasar-pasar di bawah pengawasan Perumda Pasar Jaya.
Ia juga menegaskan, pasokan dan stok pangan di Jakarta dalam kondisi aman dan mencukupi hingga Januari 2026. Secara umum, harga pangan juga terpantau relatif stabil, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, seperti ayam dan telur.
“Melalui Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI berkomitmen menampung hasil panen berikutnya dari berbagai wilayah terdampak bencana di Sumatera. Kami sudah memulai sejak Jumat lalu dengan membeli cabai hasil bumi Aceh. Ke depan, kami juga mendorong kerja sama berkelanjutan melalui skema contract farming agar pasokan ke Jakarta lebih terjamin,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk membantu pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera lewat penyerapan hasil pertanian. Melalui Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI telah membeli cabai dari Aceh sebanyak 1,4 ton pada 19 Desember 2025. Adapun kebutuhan cabai di Jakarta mencapai sekitar 120 ton per hari.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Jakarta, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani di daerah terdampak bencana. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kepedulian Jakarta dalam membantu, mendukung, dan memberdayakan petani Aceh serta wilayah lain di Sumatra yang terdampak bencana.
Wagub Rano juga mengimbau masyarakat Jakarta agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying selama periode libur Nataru.
“Kami mengajak masyarakat tetap tenang karena stok pangan Jakarta tercukupi,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menjelaskan, cabai asal Aceh dijual dengan harga di bawah pasar, yakni sekitar Rp40.000 per kilogram, sementara harga pasar dapat mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Cabai tersebut didistribusikan ke seluruh gerai Pasar Jaya di Jakarta dengan kualitas yang telah melalui pengawasan ketat keamanan pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga bersinergi dengan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta menjalin kerja sama antardaerah untuk mengendalikan inflasi.
