Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, KPK telah melakukan 20 kajian strategis sepanjang 2025.
Di antaranya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, pelaksanaan pemilu, pinjaman luar negeri, penangkapan ikan terukur dan budidaya benih bening lobster, program rumah subsidi FLPP, dan lainnya.
“Melalui kajian strategis, KPK mengidentifikasi kerentanan pada sejumlah program besar,” kata Tanak dalam kegiatan konferensi pers kinjer KPK tahun 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin 22 Desember 2025.
Melalui kajian strategis itu, kata Tanak, dampak fiskal dari program MBG, KIP-Kuliah hingga tata kelola SDA dan lingkungan sangat besar.
“Sehingga jika tidak diawasi sejak awal, berpotensi bocor,” tegas Tanak.
Menurut Tanak, temuan itu menjadi pijakan penting KPK dalam mengoptimalkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Memasuki periode 2025-2026, Stranas PK melibatkan aktif 67 kementerian/lembaga, serta 38 pemprov dengan 15 aksi pencegahan nasional untuk menyasar sektor-sektor berisiko tinggi secara lebih fokus dan terukur.
“Hingga akhir tahun ini, pelaksanaan aksi Stranas PK menunjukkan pertumbuhan positif, dengan mencatat dampak fiskal dan perbaikan seperti pengembangan Simbara yang mendongkrak PNBP Rp432,2 triliun,” ungkap Tanak.
Dampak lainnya, kata Tanak, yakni pemanfaatan NIK untuk perbaikan subsidi listrik memberikan dampak sekitar Rp14,5 triliun per tahun.
“Di tahun ini KPK juga merilis Indeks Integritas Nasional 2025 dengan skor 72,32. Perlu diketahui, skor ini meningkat dari tahun 2024 dengan skor 71,53.” kata Tanak.
