Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah mengingatkan bahwa wacana menggeser pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih memerlukan kajian mendalam.
“Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat. Kajian mendalam digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas,” kata Said dalam rilis resmi, Senin (22/12).
Said mengakui, masih ada banyak masalah yang mengiringi pelaksanaan pilkada langsung, seperti kandidat harus mengeluarkan biaya sangat tinggi. Menurutnya, pilkada lewat DPRD bukan solusi mengatasi masalah biaya tinggi pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Esensi pilkada langsung adalah keterlibatan langsung dalam memilih pemimpin di daerah. Jika diganti DPRD, maka pemilihannya diwakilkan oleh DPRD. Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda,” papar Said.
Untuk mengatasi biaya pilkada langsung, Said mengusulkan untuk merevisi UU Pilkada dengan memperkuat penegakan hukum atas politik uang. Ia menegaskan, sistem penegakan hukum harus dibenahi.
“Untuk itu saya menawarkan, pembenahan hukum. Kita perlu criminal justice system dalam konteks pelanggaran hukum pemilu, yang didominasi oleh politik uang,” katanya.
“Kita perlu perkuat bawaslu, mereka harus memiliki aparat penyidik independen, atau bisa melibatkan KPK khusus dalam penanganan politik uang. Yang menerima dan yang memberi bisa di sanksi pidana lebih berat, dan kandidatnya dibatalkan pencalonannya,” tambah Said.
Pada saat bersamaan, Said menyebutkan bahwa diperlukan peradilan ad hoc khusus untuk penanganan politik uang di setiap daerah. Dalam hal ini, KPK dan Bawaslu bisa melibatkan para akademisi dan praktisi hukum sebagai penyidik ad hoc.
“Karena pilkada dan pemilu serentak, maka politik uang bisa berlangsung massif, sistematis dan serentak, olah sebab itu perlu aparatus yang juga kredibel, dan berjumlah banyak
Said optimistis, bahwa langkah itu dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pemberi maupun penerima politik uang, sehingga peluang memenangkan pilkada jadi lebih besar bagi kandidat dengan biaya lebih rendah.
Kemudian, masyarakat juga harus mendapat edukasi, bahwa bahwa menerima politik uang adalah tindakan pidana yang merusak demokrasi, serta menghambat peluang daerah mendapatkan pemimpin yang baik, berintegritas dan jujur.
Untuk itu, Said mendorong agar semua pihak, termasuk penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, organisasi dan tokoh tokoh sosial perlu menggelorakan voter education untuk mendidik pemilih cerdas.
Said menyatakan, para pemimpin politik, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, hingga aktivis LSM perlu mengusung komitmen yang setara untuk membangun demokrasi di daerah.
“Saya yakin kalau kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan kepala daerah mengeluarkan ongkos mahal bisa diantisipasi, tentu ini bukan bim salabim sekali jadi, butuh proses, dan kita optimis hal itu bisa berjalan dengan baik,” pungkas Said.
(rea/rir)
[Gambas:Video CNN]
