Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu nilai penting dalam pengelolaan SPPG.
“SPPG tidak hanya dirancang sebagai tempat produksi pangan bergizi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pelibatan warga sekitar menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan sosial dan ekonomi,” jelas Hida dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 22 Desember 2025.
Bagi ibu rumah tangga, SPPG membuka ruang produktif tanpa harus meninggalkan lingkungan tempat tinggal. Bagi lansia, kehadiran SPPG menjadi sarana tetap aktif dan berdaya. Sementara bagi pemuda, pengalaman bekerja di SPPG menjadi bekal keterampilan dan etos kerja yang sebelumnya sulit mereka akses.
Hida menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.
“Ketika masyarakat diberdayakan, manfaat program akan berlipat. Tidak hanya kesehatan yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan warga yang ikut meningkat,” pungkasnya.
Staf Ahli Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, mencontohkan pendekatan SPPG seperti di Wongkaditi Barat, Gorontalo mencerminkan fungsi layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Ketika layanan gizi sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, di situlah negara benar-benar hadir. SPPG Wongkaditi Barat menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian warga,” ujar Molly.
Selain berdampak sosial, keterlibatan warga dalam SPPG juga menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif. Relawan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai layanan gizi yang berkelanjutan.
