Rilis hasil survei ini diumumkan pada momen Refleksi 2025 dan Proyeksi 2026 yang mengangkat tema Toward a Loving Future Ummah di Jakarta, Selasa 22 Desember 2025.
Hadir, Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pidatonya menegaskan bahwa capaian tersebut harus dimaknai sebagai panggilan moral, bukan sekadar angka statistik. Menurutnya, agama perlu hadir sebagai kompas moral yang membimbing umat dalam menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat.
“Agama tidak boleh berhenti pada simbol dan ritual. Ia harus menjadi penuntun etis, kompas moral, yang memberi arah di tengah disrupsi sosial, teknologi, dan budaya,” ujar Menag.
Skor IKUB ditopang oleh dimensi; Toleransi (88,82), Kesetaraan (79,35), dan Kebersamaan (65,49).
Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan, Kerukunan Umat Beragama dalam survei ini didefinisikan sebagai suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta keberasamaan dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Berdasarkan hasil pengukuran nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2025 tercatat sebesar 77,89 dan berada dalam kategori tinggi. Ini skor tertinggi dalam rentang 11 tahun terakhir,” terang M Ali Ramdhani.
Selain kerukunan, Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) juga mencapai skor sangat tinggi, yakni 84,61, yang mencakup aspek perilaku individu maupun sosial.
Dimensi sosial mencakup solidaritas, relasi antar manusia, menjaga etika, pelestarian lingkungan, taat pada pemerintah, etika digital, dan pelestarian budaya. Skor dimensi sosial pada IKsUB 2025 mencapai 82,00.
Sementara dimensi individual mencakup ideologi, ritualistik, pengalaman spiritual, dan kecerdasan emosional. Skor dimensi individual pada IKsUB 2025 mencapai 87,21.
Muhammad Ali Ramdhani, menjelaskan bahwa data indeks ini (termasuk Indeks Moderasi Beragama dan Layanan Keagamaan) akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan tahun 2026. Tujuannya agar setiap program pemerintah memiliki dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.
Survei itu sendiri melibatkan 13.836 responden di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen.
