Surabaya, CNN Indonesia —
Kegiatan bedah buku Reset Indonesia yang diproduksi sejumlah jurnalis senior menjadi sorotan setelah ada pembubaran oleh aparat di Madiun, Jawa Tengah.
Namun, pemandangan berbeda terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Perangkat daerah hingga bupati bahkan ikut terlibat dalam diskusi di hutan kota tersebut.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin turut hadir dan berbicara di acara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kegiatan bersama ratusan ASN di lingkup Pemkab Trenggalek mengikuti bedah buku Reset Indonesia di Amphitheater Hutan Kota Trenggalek, Senin (22/12).
Mas Ipin mengatakan, tujuan utama ia mengajak ASN mengikuti bedah buku ini adalah agar anak buahnya bisa mengkritisi diri sendiri dan membuka cakrawala berpikir agar pemerintah daerah mampu terus berbenah ke arah yang lebih baik.
“Kalau kita ingin melihat Indonesia yang baru dan lebih baik, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang paling bertanggung jawab membawa perubahan di Kabupaten Trenggalek salah satunya adalah pemerintahnya. Karena itu ASN saya ajak untuk berani mengkritisi diri,” kata Mas Ipin dalam keterangan resminya yang dikutip, Selasa (23/12).
Buku Reset Indonesia merupakan karya kolaborasi empat jurnalis yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.
Buku tersebut mengupas berbagai persoalan struktural di Indonesia serta menawarkan solusi berbasis riset lapangan dan ekspedisi jurnalistik selama 15 tahun, dengan fokus pada isu agraria, lingkungan, serta kebijakan publik demi mewujudkan negara yang lebih berkeadilan.
Dari keseluruhan gagasan dalam buku tersebut, Mas Ipin mengaku paling sepakat dengan konsep keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Trenggalek.
“Bagaimana ekonomi bisa tumbuh dengan tetap menjaga ekologi. Itu yang menjadi konsentrasi Trenggalek selama ini,” ujar politikus PDIP itu.
[Gambas:Instagram]
Menurutnya, ASN perlu mulai membangun logika kapital dalam arti memperkuat kapasitas fiskal dan struktur ekonomi kerakyatan. Namun, hal tersebut harus dijalankan dengan perilaku ramah lingkungan serta berlandaskan keadilan sosial.
“Semua yang kita dapatkan dari negara ini harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.
Contohnya, kata Mas Ipin, ialah pengelolaan air bersih sebagai salah satu wujud keseimbangan tersebut. Pelayanan prima kepada masyarakat, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari kesehatan keuangan daerah.
Oleh karena itu, Pemkab Trenggalek juga mencari sumber pendapatan lain, salah satunya melalui lini usaha air minum dalam kemasan (AMDK).
“Ke depan kita prioritaskan pelayanan air untuk sentra industri dan kepentingan bisnis. Keuntungannya nanti kita investasikan lagi untuk memperluas pelayanan air bersih kepada masyarakat,” jelas Mas Ipin.
Terkait isu lingkungan, dia menepis anggapan bahwa Trenggalek menerapkan kebijakan zero penebangan. Menurutnya, masih ada hutan produksi kayu, terutama sengon, yang mayoritas berada di hutan rakyat.
“Untuk hutan lindung dan hutan negara, kita maksimalkan tanaman ekonomis yang tidak perlu ditebang. Itu cara kita menjaga hutan,” ujar Mas Ipin.
Mas Ipin pun merekomendasikan kegiatan bedah buku semacam ini untuk terus digalakkan. Menurutnya, orang yang tidak maju adalah mereka yang gagal mengkritik dan mengoreksi diri.
“Selama kita tidak menggugat pikiran dan perilaku kita sendiri, jalannya tidak akan baik-baik saja. Buku ini saya rekomendasikan kepada siapa pun, terutama para pemegang amanah, agar terus mencari alternatif yang lebih adil, adil untuk rakyat dan adil untuk generasi berikutnya,” ujarnya.
Meski demikian, Mas Ipin menegaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya sepakat dengan seluruh gagasan yang disampaikan dalam buku Reset Indonesia itu.
Salah satunya terkait pemikiran pemanfaatan air yang sepenuhnya hanya untuk kepentingan masyarakat, yang menurutnya masih perlu dikaji dengan pendekatan keberlanjutan fiskal dan pelayanan publik.
Sebelumnya, Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD menyatakan pembubaran diskusi dan bedah buku Reset Indonesia di Gunungsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Sabtu malam (20/12) lalu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
“Itu dari sudut aturan melanggar. Aparat keamanannya melanggar, polisinya melanggar, enggak boleh begitu,” kata Mahfud usai melakukan dengar pendapat publik bersama seniman dan budayawan, Bantul, DIY, Senin (22/12) malam.
Menurut Mahfud, pembubaran di Madiun menjadi yang pertama dari rangkaian diskusi yang digelar di kota-kota lain. Menurutnya, kejadian ini harus diusut secara terbuka.
“Harus diselesaikan nanti secara terbuka itu, apa masalahnya siapa yang menyuruh. Katanya ada operasi dari institusi lain, gitu yang kemudian meminta polisi mempersoalkan itu,” kata eks Menko Polhukam itu.
“Tapi, nantilah, kita enggak tahu karena buku itu diluncurkan beberapa kali dan tidak ada masalah di berbagai tempat dan buku itu bagus-bagus saja, tidak ada provokasinya,” katanya.
Sebelumnya kepolisian di wilayah Madiun buka suara soal pembubaran bedah buku Reset Indonesia di lokasi itu.
Kapolsek Nglames AKP Gunawan membenarkan adanya pemberitahuan kegiatan diskusi buku Reset Indonesia dari panitia. Namun, ia mengklaim terdapat ketidaksesuaian waktu dalam dokumen pemberitahuan tersebut.
“Ada pemberitahuan tapi berupa PDF, melalui aplikasi pesan singkat, sore itu juga sebenarnya. Tapi tanggalnya juga tidak sesuai,” kata Gunawan.
Ia menduga penghentian acara berasal dari pihak pemerintah kecamatan atau desa yang menilai kegiatan belum mengantongi izin. Meski begitu, Gunawan menegaskan polisi bertindak secara persuasif.
“Dari kami yang jelas persuasif. Ada warga berkumpul, bagaimanapun kewajiban kami untuk mengamankan kegiatan,” ucapnya.
Gunawan menegaskan kepolisian tetap berkewajiban memberikan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat, terlepas dari persoalan izin maupun sekadar pemberitahuan acara.
(frd/kid)
[Gambas:Video CNN]
