Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk ulang arah diplomasi Amerika Serikat agar sepenuhnya sejalan dengan agenda America First.
Mengutip laporan Politico, Selasa, 23 Desember 2025, dua pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengungkapkan bahwa para dubes di sedikitnya 29 negara telah diberi tahu pada pekan lalu bahwa masa tugas mereka akan berakhir pada Januari 2026 mendatang.
Seluruh diplomat tersebut diketahui mulai menjabat pada era pemerintahan Presiden Joe Biden dan sebelumnya sempat bertahan dari gelombang pembersihan awal pada masa-masa awal periode kedua Trump.
Namun situasi berubah sejak pekan lalu, ketika mereka mulai menerima pemberitahuan resmi dari Washington terkait pengakhiran penugasan mereka.
“Duta Besar menjabat atas kehendak presiden,” kata pejabat tersebut, seraya menegaskan bahwa para diplomat itu tidak diberhentikan dari dinas luar negeri, melainkan akan kembali ke Washington untuk penugasan lain apabila bersedia.
Deplu AS menolak memberikan komentar mengenai jumlah pasti maupun nama duta besar yang terdampak. Meski demikian, mereka membela kebijakan tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku.
“Sebagai perwakilan pribadi presiden dan merupakan hak presiden untuk memastikan bahwa ia memiliki individu-individu di negara-negara ini yang memajukan agenda America First,” ungkap Deplu AS.
Afrika menjadi kawasan yang paling terdampak, dengan duta besar dari 13 negara ditarik, antara lain Burundi, Kamerun, Tanjung Verde, Gabon, Pantai Gading, Madagaskar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia, dan Uganda.
Asia menyusul dengan enam negara terdampak, yakni Fiji, Laos, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Filipina, dan Vietnam.
Selain itu, perubahan juga terjadi di Eropa (Armenia, Makedonia, Montenegro, dan Slovakia), Timur Tengah (Aljazair dan Mesir), Asia Selatan dan Tengah (Nepal dan Sri Lanka), serta kawasan Barat (Guatemala dan Suriname).
