Sektor industri halal, mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi ini perlu tetap dijaga agar tahun 2026 nanti, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap inklusif dan berkelanjutan.
Perkembangan sektor riil yang berbasis pada industri halal juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang pada tahun 2026.
Kehadiran dua lembaga baru di pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang langsung di bawah presiden, menjadikan Kepala BPJPH memiliki otoritas setingkat menteri untuk mengembangkan produk halal di Indonesia.
Ini selayaknya selaras dengan program prioritas nasional. Peluang strategis untuk mengembangkan industri halal tahun 2026 juga terdapat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan anggaran sebesar Rp335 triliun.
Sektor ekonomi dan keuangan syariah pada saat ini sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar diharapkan sebagai pusat ekonomi syariah global.
Sejauh ini perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin kokoh. Dalam State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, laporan yang dipublikasikan oleh DinarStandard, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9, dengan peningkatan skor sebesar 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Prestasi tersebut mengukuhkan momentum pertumbuhan yang kuat dan konsisten dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.
Capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatat investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai 1,6 miliar Dolar AS terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim.
Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap ekosistem halal Indonesia, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi halal global. Capaian tersebut membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekosistem global.
Tahun 2025 juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%.
Artinya, masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. Ini menjadi bahan evaluasi dan kuncinya terletak pada peningkatan inklusi keuangan syariah.
Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah.
Proses transformasi ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dan berjalan dengan baik. Kehadiran BSI sebagai bank BUMN dan bagian dari Himbara, memiliki sovereign backing yang kuat, menjadikannya naik kelas menjadi pemain global.
Kelahiran Bank Syariah Nasional (BSN) juga berpotensi untuk memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi.
Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah juga semakin lengkap dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL).
Kajian PEBS FEUI 2025 menunjukkan, kemampuan zakat dalam menjangkau kelompok pada kategori kemiskinan ekstrem menegaskan perannya sebagai instrumen social safety net yang efektif bagi masyarakat paling rentan.
Selain itu, munculnya instrument wakaf seperti Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS dan Cash Waqaf Link Deposito (CWLD) sebagai instrumen penting keuangan syariah. Hal ini menunjukkan inovasi produk wakaf terus bergulir untuk membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Yang tak kalah penting adalah peresmian Kementerian Haji dan Umroh. Ini diharapkan akan mampu mempercepat keberadaan ekosistem haji dan umroh yang terintegrasi dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Dalam waktu dekat, akan segera dibangun kampung haji dan umroh Indonesia di Mekah, Arab Saudi.
Masih di tahun 2025, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada awal 2025. Danantara menjadi motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung.
Danantara bisa menjadi katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas seperti keuangan, pangan, farmasi, logistik, dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH), yang sekaligus menjadi domain pertumbuhan baru bagi ekonomi nasional.
Dengan target investasi sebesar Rp720 triliun tahun 2026, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional.
Saat ini, Danantara menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp 20 triliun.
Dr. Handi Risza
Ekonom Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED Indef)
