Rencana ini mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin rapat koordinasi penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 2026 di Jakarta, Senin 29 Desember 2025.
Zuhas menjelaskan bahwa opsi membebaskan impor sapi hidup bertujuan agar proses hilirisasi terjadi di dalam negeri. Dibandingkan mengimpor daging beku, sapi hidup dinilai memberikan efek domino yang lebih besar.
“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya agar punya nilai tambah,” ujar Zulhas.
Nilai tambah yang dimaksud meliputi penyediaan lapangan kerja di sektor peternakan, mendorong program penggemukan (fattening) sapi local, dan peningkatan penyerapan pakan, seperti rumput dan konsentrat dari petani lokal.
Untuk menjaga keseimbangan pasar, pemerintah akan mengatur ketat masuknya daging sapi beku.
Ke depannya, Perum Bulog akan memegang kendali penuh atas impor daging beku guna memastikan stok dan harga tetap stabil di masyarakat.
Selain daging, pemerintah juga berencana memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator komoditas strategis lainnya, seperti beras, jagung, dan minyak goreng.
Langkah ini diambil mengingat ketergantungan Indonesia terhadap daging impor masih cukup tinggi. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mencatat bahwa saat ini 30 hingga 40 persen kebutuhan daging nasional masih dipasok dari luar negeri.
“Peningkatan populasi dan produktivitas sapi lokal menjadi langkah penting agar kita semakin mandiri,” ungkap Amran. Ia menekankan bahwa penambahan volume impor sapi hidup saat ini berfungsi sebagai stabilisator harga, serupa dengan pengelolaan stok beras dan minyak goreng.
