Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia mengalami stagnasi tahun ini. Skor IPK Indonesia masih sama dengan tahun 2022, yaitu 34.
Dilihat dari situs Transparency International, Selasa (30/1/2024), Indonesia berada di peringkat ke-115 bersama Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Negara-negara itu mendapat skor CPI 34. Posisi Indonesia dan Malawi sama-sama tak berubah jika dibanding tahun lalu.
“Kita stagnan secara skor,” kata Deputi Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko, dalam konferensi pers di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
IPK atau CPI ini dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara.
Ada sejumlah hal yang dinilai dalam IPK ini, dari kemudahan berbisnis, politik, hingga hukum.
Secara keseluruhan, Denmark menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Negara itu memiliki skor CPI 90.
Sebab Skor IPK Indonesia Stagnan
Skor IPK Indonesia stagnan dari tahun 2022 dengan skor 34. Sedangkan jika berdasarkan rangking, Indonesia merosot dari rangking 110 ke 115.
“Di tahun 2022 kita 34, di tahun 2023 kita 34. Rankingnya merosot 5 poin dari yang tadi 110 menjadi 115,” ujar Wawan.
“Meskipun kami secara kelembagaan kami jarang sekali menggunakan ranking sebagai indikator, tetapi ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa ini menjadi catatan dengan skor yang stagnan ranking bisa turun berarti menjadi satu pertanda buruk,” sambungnya.
Wawan menjelaskan skor 34 ini berasal dari 8 sumber data. Empat sumber data mengalami stagnasi, yakni Global Insight, World Justice Project-Rule of Law Index, PERC Asia Risk Guide, dan Economist Intelligence Unit.
“Tiga sumber data mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Transformation Index (+3), IMD World Competitiveness Yearbook (+1) dan Varieties of Democracy Project (VDem) (+1). Satu sumber data mengalami penurunan dibanding temuan tahun sebelumnya, yaitu PRS yang merosot 3 poin,” katanya.
Wawan mengatakan dari indikator yang berbasis ekonomi, investasi dan bisnis sebenarnya Indonesia ramah akan pebisnis. Namun, fokus terhadap penegakan hukum dan demokrasi masih menjadi momok bagi permasalahan korupsi di Indonesia. Jadi, korupsi di sektor politik menjadi penyebab skor Indonesia masih 34.
“Dari kedelapan sumber ini, satu hal yang juga seringkali kita abaikan adalah soal terkait dengan korupsi politik. PR besar korupsi di sektor politik,” ungkapnya.
Wawan juga menyebut stagnasi skor CPI tahun 2023 lantaran praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan. Kecenderungan abai pada pemberantasan korupsi ini semakin nyata dan terkonfirmasi sejak pelemahan KPK, perubahan UU MK dan munculnya berbagai regulasi yang tidak memperhatikan nilai-nilai integritas, serta tutup mata terhadap berbagai praktik konflik kepentingan.
Berikut 8 Indikator skor 34 Korupsi 2023 di Indonesia.
1. Global Insight County Rlisk Ratings, 2022-2023 (47-47)
2. IMD World Competitiveness Yearbook, 2022-2023 (39-40)
3. Economist lntelligence Unit Country Ratings, 2022-2023 (37-37)
4. PRS Internasional Country Risk Guide, 2022-2023 (35-32)
5. Bertelsmann Foundation Transform Index, 2022-2023 (33-37)
6. PERC Asla Risk Guide, 2022-2023 (29-29)
7. Varieties of Democracy Project, 2022-2023 (24-25)
8. World Justice Project -Rule of Law Index, 2022-2023 (24-24)
